GR2BI: “Polresta Bogor Kota Harus Konsisten Ungkap Kasus Pungli PTSL”

BOGOR (KM) – Pungutan liar (pungli) biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat “jelas” sebuah pelanggaran hukum. Hal ini di ungkapkan Koordinator Investigasi di Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, kepada KM kemarin 1/7.

“Padahal PTSL sendiri program dari pemerintah dengan menggunakan uang negara khususnya bagi warga tidak mampu. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,” jelas Jajang.

“Kejadian dugaan pungli di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor juga harus menjadi catatan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengevaluasi jajaran pejabat terkait. Perlu ada sanksi administrasi yang tegas kalau perlu pemecatatan pegawai serta hukum pidana, bagi siapapun yang terbukti melakukan pungli agar menjadi efek jera,” lanjutnya.

“Selain itu, pihak berwenang seperti kepolisian harus melakukan tindakan tegas jangan malah membiarkan kasus ini terus berlangsung, karena yang dirugikan warga kurang mampu. Sanksi pidana juga akan sangat efektif untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya

Di tempat berbeda ketua aktivis Gerakan Rakyat Bogor Bersatu Independent (GR2BI), Andri Junaedi menjelaskan bahwa Satuan Reskim Polresta Bogor Kota sudah memanggil Ketua Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, sekitar bulan Mei lalu, untuk dimintai keterangan dan juga data-data masyarakat yang mengikuti program PTSL.

Advertisement

“[Satreskim Polresta Bogor Kota] harus terus konsisten menangani kasus ini,” jelas Andri.

“Permasalahan biaya PTSL ini sudah lama, masyarakat Kota Bogor perlu kejelasan hukum, sudah menjadi tugas Kepolisian Kota Bogor untuk menyelidiki masalah dugaan pungli tersebut, jika terbukti hukum harus di tegakan, semua yang berperan dalam kasus harus ditindak secara hukum tanpa memandang jabatan atau apapun.”

“Masyarakat sudah banyak dirugikan biaya dari mulai Rp500 ribu, 1,2 juta, hingga ada yang sampai 3 juta untuk satu bidang tanah. Padahal jelas SKB 3 Menteri dan Peraturan Walikota (Perwali) Bogor biaya PTSL Rp150 ribu. Jadi pihak berwenang yaitu Kepolisian harus konsisten mengungkap kasus ini, jangan dibiarkan begitu saja. Masyarakat Kota perlu kejelasan hukum dan siapa saja oknum-oknum yang menjadi dalang dugaan pungli program Presiden ini,” pungkasnya.

Sementara Plt. Kasat Reskim Polresta Bogor Kota Kompol Agah Sonjaya hingga hari ini (02/07/2018) belum dapat memberikan keterangan terkait proses hukum dugaan pungli PTSL.

Awak media sudah beberapa kali menghubungi untuk meminta keterangan dan kejelasan tentang dugaan pungli PTSL namun belum mendapatkan keterangan.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: