GMBI Desak Pemkot Bekasi Segel Ruko tak Ber-IMB

Ruko tak ber-IMB di kawasan Bekasi Barat, Kota Bekasi (dok. KM)
Ruko tak ber-IMB di kawasan Bekasi Barat, Kota Bekasi (dok. KM)

BEKASI (KM) – Keberadaan bangunan tidak berizin di Kota Bekasi menjadi pusat perhatian Ketua Bidang Investigasi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Delvin Chaniago, yang mendesak Pemkot Bekasi agar melakukan penyegelan terhadap sebuah ruko dua lantai yang berada di persimpangan lampu merah Kranji, Kecamatan Bekasi Barat.

Desakan Delvin itu terkait tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi ruko tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi.

Menurut Delvin, ketidaktegasan Pemkot Bekasi terhadap bangunan ruko dua lantai itu jelas merugikan pendapatan kas daerah dari retribusi IMB. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi IMB sudah ditetapkan targetnya pertahun. Jika ada bangunan yang tidak memiliki izin dibiarkan tentunya sangat merugikan kas daerah,” tegasnya, Kamis (26/7/2018).

Selain itu, kata Delvin, pengawasan dan pengendalian bangunan di Kota Bekasi juga sangat lemah.

Ketua Bidang Investigasi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Delvin Chaniago

Ketua Bidang Investigasi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Delvin Chaniago

“Ini hanya satu contoh bangunan ruko dua lantai yang tidak dilengkapi izin dan dibiarkan saja. Walaupun sudah dilayangkan surat teguran dan tidak direspon pemilik bangunan, bukan berarti prosesnya berhenti sampai disitu,” katanya.

Dijelaskan dia, pemberian sanksi penyegelan terhadap bangunan yang tidak dilengkapi dengan IMB itu sudah ada aturan dan mekanismenya. “Menurut saya, tidak ada alasan Pemkot Bekasi dalam hal ini dinas terkait tidak melakukan penyegelan. Sudah berapa bulan surat teguran dilayangkan. Kenapa tidak ada tindaklanjut pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Daerah?” ungkapnya.

Ditambahkan Delvin, jika Pemkot Bekasi tidak tegas dalam memberikan sanksi penyegelan, dikhawatirkan akan diikuti oleh pemilik bangunan lainnya. “Kalau pemberian sanksi tebang pilih, dikhawatirkan akan ditiru oleh pemilik bangunan lainnya. Dan itu akan berpengaruh terhadap PAD retribusi IMB Kota Bekasi,” pungkasnya.

Reporter: DEN
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*