Tebang 3 Pohon di Pinggir Jalan, Transmart Yasmin Dijatuhkan Denda Rp20 Juta

Kasatpol PP Kota Bogor Herri Karnadi memberi keterangan pers (dok. KM)
Kasatpol PP Kota Bogor Herri Karnadi memberi keterangan pers (dok. KM)

BOGOR (KM) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor menggelar sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kasus penebangan pohon yang dilakukan oleh pihak pengembang Transmart Yasmin di Jalan Abdullah bin Nuh, Tanah Sareal Kota Bogor.

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Herri Karnadi menjelaskan, “sidang kasus yang digelar hari ini adalah sidang kedua pada kasus yang sama yaitu penebangan pohon sekitar 7 bulan pada akhir tahun lalu,” jelasnya kepada awak media usai sidang Tipiring di Mako Satpol PP, Rabu 06/06/2018.

“Berbeda dengan yang sebelumnya, pada kasus kali ini memakan waktu agak panjang. Mulai dari olah TKP, intruksi dari Walikota sampai dengan melihat siapa yang bertanggungjawab soal penebangan tersebut,” lanjutnya.

Kata Herri, memang bukan soal perusahaan Transmartnya ternyata, melainkan si pemilik lahan yang bertanggung jawab atas penebangan pohon tersebut. “Ini sudah berdasarkan olah TKP dan pendalaman dari permasalahan,” tuturnya.

“Adapun vonis yang dijatuhkan berbeda dari sebelumnya. Bahkan saya sendiri tidak menyangka, mungkin Hakim punya pertimbangan sendiri. Itu independensi Institusinya, bukan ranah kami dari Satpol PP.”

Advertisement

Besaran denda yang dibebankan, lanjut Herri, senilai Rp 20 juta, itu Rp 5 juta lebih rendah dari sebelumnya walaupun hanya 3 pohon.

“Kenapa itu bisa terjadi, karena memang pertama mereka sudah mengurus izin, bahkan sudah punya ijin Kementrian dan dari Badan Transportasi Jabodetabek (BPTJ), kemudian mengurus izin ke Pemkot Bogor dan saat itu perizinannya sendiri on progres,” jelasnya.

“Terus yang kedua, pihak Transmart juga memboling pohon tersebut atas saran dari pihak Dinas Pertamanan. Jadi tidak ditebang, kalau ditebang pohon akan mati. Usia pohon tersebut sekitar 10 sampai 20 tahun, itu pohon di boling dan sekarang pohonnya sudah tumbuh tunas lagi jadi bisa ditanam meski sudah tumbuh besar walaupun sebagian daunnya dipangkas.”

Yang ketiga, masih kata Herri, mereka bersedia membayar kompensasi dengan memberikan 1160 bibit pohon dengan tinggi dua meter dan diameter sekitar 5 – 10 centi sesuai dengan yang diatur oleh Dinas Pertamanan.

“Untuk besaran denda tersebut nantinya akan menjadi kas negara, dan kompensasi bibit pohon akan menjadi aset daerah,” pungkasnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: