Puluhan Petani Geruduk Istana Negara dan KPK, Minta Tindakan Terhadap Dugaan “Penyerobotan Tanah” Oleh Rahmat Yasin dan Keluarganya

Aksi unjuk rasa petani korban dugaan penyerobotan tanah oleh mantan bupati Bogor Rahmat Yasin (dok. KM)
Aksi unjuk rasa petani korban dugaan penyerobotan tanah oleh mantan bupati Bogor Rahmat Yasin (dok. KM)

BOGOR (KM) – Puluhan petani yang tergabung dalam “Aliansi Petani Jonggol” (APJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan kantor KPK, Kamis 7/6 pagi. Aksi tersebut digelar menyikapi dugaan penyerobotan tanah yang berada di kawasan Jonggol Kabupaten Bogor oleh mantan bupati Bogor Rahmat Yasin beserta keluarganya.

Menurut rilis pers yang diterima KM siang ini, para petani menuntut pengembalian atas 14 hektar tanah yang berpindah kepemilikan kepada Rahmat Yasin dan keluarganya. Para petani mengaku masih mempunyai bukti kepemilikan tanah dan masih membayarkan pajaknya. Selain itu, mereka juga mendorong Presiden joko Widodo agar menggerakkan KPK dan Polri untuk memeriksa kasus tersebut.

Selain memerika kembali RY dan keluarganya, para petani juga meminta agar KPK memeriksa pejabat di Pemkab Bogor yang melancarkan dugaan penyerobotan lahan tersebut.

Menyikapi hal tersebut Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemantau Kebijakan (HIMAPEKA) Bogor Raya Ikiw Sisingamaharaja menjelaskan, “seperti kita semua tahu beberapa waktu lalu adanya nama-nama pejabat dan juga mantan pejabat pemerintahan Kabupaten dan Kota Bogor yang dikirim ke KPK untuk diusut terkait permasalahan dugaan penyerobotan tanah masyarakat di Jonggol,” jelasnya kepada awak media.

“Ya jelas publik berharap kejelasan hukum atas permasalahan ini, dengan adanya nama-nama yang memang sudah dilaporkan kepada KPK agar segera ditindaklanjuti. Petani pemilik lahan sangat berharap kepada KPK dan Polri untuk segera membuka tabir permasalahan dugaan penyerobotan tanah tersebut,” lanjut Ikiw.

“Aksi para petani untuk meminta kepada Presiden Jokowi agar segera melakukan langkah-langkah dalam memperhatikan nasib para petani pemilik lahan.”

“Saya yakin Presiden sangat peduli kepada nasib para petani ini, dan juga tidak akan mendiamkan tindakan-tindakan aparatur pemerintah di daerah yang melanggar hukum, jika memang terbukti penyerobotan tanah di Jonggol tersebut, maka hukum harus di tegakan tanpa memandang jabatan maupun status,” pungkasnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*