Pembuatan KTP dan KK di Cikayas Pandeglang Ternyata Tidak Gratis

Penampakan armada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang keliling untuk melayani masyarakat dalam hal administrasi kependudukan dengan anggaran negara.
Penampakan armada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang keliling untuk melayani masyarakat dalam hal administrasi kependudukan dengan anggaran negara.

PANDEGLANG (KM) – Program pembuatan KTP dan KK keliling oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang di Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Rabu 4/4/2018 lalu disambut antusias masyarakat setempat yang sangat membutuhkan kelengkapan dokumen kependudukan.

Ironisnya, pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Cikayas tersebut dibanderol seharga Rp60.000 sampai dengan Rp80.000 oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Ketika pihak Disdukcapil tiba di Desa Cikayas, para ketua RT pun mengadakan pendataan pembuatan KK dan KTP kepada warga.

Setelah dokumen kependudukan itu selesai dibuat, maka KTP dan KK tersebut ditahan di rumah Ketua RT dengan dalih harus membayar sebesar Rp. 80.000 untuk KK dan Rp. 60.000 untuk KTP.

Salah seorang warga Desa Cikayas yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada KM bahwa dirinya waktu itu hendak membuat kebutuhan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP melalui capil (catatan sipil) keliling tersebut, namun katanya datanglah ketua RT mendata setiap warga yang hendak membuat KK dan atau KTP.

“Waktu itu saya juga berniat membuat KK dan KTP langsung ke balai desa, karena di situ ada pihak Disdukcapil melayani program pembuatan KK dan KTP keliling, selang tidak berapa lama datanglah pak RT mendata setiap warga yang mau membuat KK, KTP dan dokumen kependudukan lainnya,” ujar salah seorang warga.

Advertisement

Warga juga mengira bahwa membuat KK dan KTP di desa akan lebih mudah dan gratis sebab menurutnya tanpa harus menggunakan atau mengeluarkan biaya transportasi sehingga warga yang diminta uang secara langsung ada juga yang tidak.

“Setelah KK dan yang lainnya selesai dibuat, datanglah pak RT dengan membawa dokumen KK dan KTP tersebut dengan meminta uang tebusan sejumlah Rp 80.000 per dokumen untuk KK dengan bahasa ‘sekarang mah tidak ada yang gratis’,” ungkapnya, Kamis (17/05).

Sampai berita ini diterbitkan masih banyak dokumen tersebut yang ditahan oleh pihak RT karena harus ditebus. “Padahal jika kita lihat sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, semua itu dibiayai oleh anggaran negara,” jelasnya.

Reporter: Marsono Rh
Editor: HJA

 

Advertisement
Komentar Facebook

1 Comment

  1. Terima kasih atas infonya sangat bermanfaat, ditunggu info bermanfaat selanjutnya. Jangan lupa kunjungi website kami juga ya di http://mapraport-ijazah-agenda.com
    semoga sukses selalu 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published.


*