Pokmas Situgede dan Bubulak Bantah Adanya Pungli Biaya PTSL

BOGOR (KM) – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) marak di sejumlah wilayah di Kota Bogor, di antaranya Kelurahan Situgede dan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat.

Namun dugaan tersebut dibantah oleh Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) di kedua kelurahan tersebut. Ketua Pokmas Kelurahan Bubulak Cecep Jarkasih menjelaskan, “program PTSL itu merupakan program pusat yang diinstruksikan oleh Presiden melalui Badan Pertanahan Nasionanl (BPN), dengan tujuan membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah.”

“PTSL ini dimulai sejak September 2017 lalu, dan awalnya Kota Bogor itu ada 100 ribu bidang yang harus disertifikatkan. Namun tak lama kemudian, Kota Bogor mendapat kuota sebanyak 60 ribu bidang, yang terbagi di dua Kecamatan, yakni Bogor Barat 30 ribu dan Bogor Selatan 30 ribu, sementara untuk wilayah kami [Bubulak] ada 2.070 bidang. Untuk itu, kami harus ekstra kerja keras dan bersosialisasi kepada warga,” jelas Cecep kepada kupasmerdeka.com, Kamis (05/04/2018).

Cecep menuturkan, “dalam menjalankan program ini, saya dan anggotanya itu bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai Peraturan Walikota (Perwali), yakni memungut biaya sebesar Rp 150 ribu, dimana dalam Rp 150 ribu itu untuk pengadaan materai, penyiapan dokumen.”

“Jadi, yang diakomodir itu persyaratan yang sudah lengkap, seperti alas haknya sudah ada termasuk dengan akte tanah, kemudian ada biaya Rp 150 ribu, dimana uang tersebut untuk pengadaan materai, penyiapan dokumen. Kalau belum lengkap, saya meminta kepada warga untuk melengkapi semua persyaratannya, tapi yang terjadi dilapangan ternyata masih banyak yang belum memenuhi syarat,” tuturnya.

Terkait adanya pungutan lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh Perwali, dirinya menegaskan bahwa timnya tidak melakukan hal tersebut. Sebab, sejak awal dibentuknya Pokmas Bubulak, dirinya berkomitmen dan patuh terhadap aturan yang ada.

“Saya katakan dengan tegas, pungutan yang ramai diberitakan itu, sampai detik ini saya tidak terima uang sampai melebihi batas yang sudah ditentukan. Kami hanya melaksanakan tugas sesuai dengan Perwali dan masyarakat yang merasa dirugikan, kami minta masyarakat langsung temui kami dan kami akan menyampaikan secara detail terkait program ini,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Cecep, berdasarkan informasi dari BPN bahwa Bubulak dinilai paling baik, karena program PTSL sesuai dengan apa yang diinginkan oleh BPN. Maka dari itu, dirinya merasa bangga apa yang disampaikan oleh BPN.

“Dengan adanya pernyataan tersebut, tentu kami selaku petugas merasa bangga dan bersyukur karena sudah bisa membantu program pemerintah dan berkas-berkas yang diinginkan oleh BPN sudah sesuai. Hanya saja, kita terkendala dengan pengukuran, tapi sekarang sudah berjalan,” terangnya.

Sementara Ketua Pokmas Situgede, Eman Sulaeman membantah adanya pungutan liar di daerah nya. Ia juga menyayangkan sikap dari pihak Kelurahan yang membenarkan adanya pungutan sebesar Rp. 500 ribu.

“Dalam melaksanakan program ini, tentu kami penuh kehati-hatian dan kami patuh terhadap Perwali. Jadi, kalau ada pungutan lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh Perwali itu tidak benar, karena kami yang terjun langsung untuk melakukan program ini. Bahkan, kami rela berkorban untuk mensubsidi silang, yang artinya bagi warga yang betul-betul tidak mampu kami bantu untuk menutupinya,” jelasnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*