PN Serang Dituntut Transparan Terkait Nilai Lelang dan Pengembalian Uang Sisa Dalam Kasus Hutang Piutang

Kantor PN Kelas 1 Serang yang berada di Jalan Raya Pandeglang Km 6 Serang, Banten.
Kantor PN Kelas 1 Serang yang berada di Jalan Raya Pandeglang Km 6 Serang, Banten (dok. KM)

SERANG (KM) – Belum lama ini telah terjadi gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I Serang antara penggugat Kalementina Butar Butar dan tergugat Ratna Dewi, yang berakhir putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi atas rumah dan bangunan yang ditinggali oleh Ratna.

Ratna Dewi selaku tergugat menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diberikan dari pengadilan bahwa hasil putusan dimenangkan oleh pihak penggugat, kemudian dilakukan lelang di kantor KPKNL Serang dengan nilai lelang Rp.255 jt dan dipotong biaya lelang dengan sisa bersih Rp.248.400.000 sesuai dengan risalah lelang nomor 470/2017 tanggal 21 Juli 2017. Sedangkan hutang pokok yang tercantum dalam risalah putusan adalah Rp.194.000.000 dan masih ada sisa uang sebesar Rp.50.400.000,-

Ratna Dewi menambahkan sampai hari ini tidak ada pemberitahuan bahwa ada sisa uang setelah pembayaran sisa pokok hutang kepada tergugat, dan Ratna mempertanyakan dasar gugatan itu apa buktinya, serta hutangnya sebanyak Rp.194.000.000 itu dari mana.

“Apa buktinya bahwa saya memang punya hutang sejumlah yang tertulis dalam hasil keputusan pengadilan negeri kelas I Serang serta tertulis dalam risalah lelang?” kata Ratna.

“Kami ingin kejelasan dari Kepala Pengadilan Negeri Kelas I Serang dan orang yang terkait dalam sidang gugatan tersebut. Apakah sesuai dengan aturannya, jangan saya ini masyarakat yang tidak mengerti hukum diduga bisa mudah dibohongi.”

Sampai berita ini ditayangkan, KM belum berhasil untuk meminta keterangan dari pihak Pengadilan Negeri Kelas I Serang, tepatnya pejabat penjual lelang Cucu Mulyana.

Advertisement

Sementara itu Kurniawan, selaku pejabat lelang dari KPKNL Serang saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp menerangkan bahwa uang yang sesuai tertera dari hasil lelang sudah masuk ke rekening yang memohon lelang pada Jumat 13/4/2018 lalu.

Bambang Ferdiansyah, Direktur LBH Tridharma Pandeglang, saat dikonfirmasi di kantornya kemarin 18/4/2018 menerangkan bahwa ada dugaan pemanipulasian dokumen yang diberikan oleh pihak penggugat di muka hakim, “karena klien kami Ratna Dewi tidak pernah membuat dokumen atau secarik surat apapun dengan penggugat Kalementina Butar-Butar.”

“Langkah lanjut kami selaku penerima kuasa akan mendatangi Kantor Pengadilan Serang untuk meminta salinan putusan dan alat bukti untuk dipelajari demi terciptanya penegakan hukum di muka bumi ini,” jelasnya.

Dihubungi di tempat terpisah, Saeful Bahri selaku Bidang Infokom DPP ARUN (Advokasi Rakat Untuk Nusantara) meminta Kepala Pengadilan Negeri kelas I Serang dan jajarannya agar “transparan” terkait hal ini.

“Karena ini menyangkut hak seseorang. Jika memang ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam perkara ini kami meminta agar menindak tegas tanpa pandang bulu siapapun itu. Jika memang tidak ada upaya penindakan maka kami selaku kontrol sosial akan turun aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi guna transparansi dan terwujudnya supremasi hukum di Banten ini,” ujar Saeful.

Reporter: Marsono
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*