Pema IAIN Langsa Kecam Kekerasan Polisi Terhadap Mahasiswa

LANGSA (KM) – Pemerintahan Mahasiswa kampus (Pema) Institut Agama Islam Negeri Langsa mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Alfian Rinaldi, Sekretaris Jenderal BEM Unsyiah, usai dia menyampaikan orasi yang menuntut ditangkap kembali pelaku protitusi online dan mencabut Pergub Nomor 5 Tahun 2018 di depan gedung DPRA.

“Tindakan yang dilakukan aparat kepolisian telah melanggar HAM di Indonesia dan larangan menyampaikan pendapat di hadapan publik, kami sebagai mahasiswa Indonesia sangat kecewa atas tindakan tersebut, terlebih orasi yang disampaikan oleh Sekjen BEM Unsyiah itu terkait hukum jinayat, prostitusi online dan penangkapan Sukmawati Soekarnoputri yang dinilai telah menistakan agama,” ujar Muhammad Jailany, presiden mahasiswa UIN Langsa, Jumat (20/4/2018).

Menurut Jailany, umat Islam, pemuda, mahasiswa dan masyarakat” amat kecewa” atas tindakan yang dilakukan oleh Kapolres Banda Aceh AKBP Trisno Rianto yang memulangkan PSK kepada pihak keluarga tanpa memberikan keterangan saksi.

“Aceh dikenal dengan Bumi Serambi Mekah dan mencetuskan syariat Islam sejak tahun 2002. Mahasiswa Langsa mendukung penuh apa yang dibicarakan oleh Dinas Syariat Islam Langsa, ‘Jika Anda Tidak Senang Dengan Syariat Islam, maka keluarlah dari Bumi Aceh’. Langsa sudah siap dengan penegakan syariat Islam secara kaffah,

Advertisement
” ungkapnya.

“Kita mahasiswa Islam mengharapkan agar para pimpinan di Provinsi Aceh mendukung penuh penegakan syariat Islam, kita semua tahu, kalau syariat Islam didukung oleh masyarakat Aceh, tidak sepatutnya Kapolres Banda Aceh memulangkan tanpa ada proses hukum.”

“Kita melihat tidak ada keseriusan dari Umaro yang menangani persoalan hukum perzinaan, yang merusak moral bangsa dan sudah mencoreng nama baik masyarakat Aceh pada umumnya,” imbuhnya.

“Kita mengharapkan, tindakan yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk meminta maaf kepada mahasiswa Indonesia melalui konferensi pers, menyampaikan kepada publik dan menjawab segala problematika yang ada, dan Gubernur Aceh juga harus membuat hal yang sama atas penerapan Pergub Nomor 5 Tahun 2018,” pungkas Jailany.

Reporter : ZK
Editor : HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*