Organisasi Calon Notaris Gugat Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 ke MA

Diskusi publik Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, Karyono Wibowo, Gunawan di Hotel Ibis Jakarta Pusat, Selasa 24/4 (dok. KM)
Diskusi publik Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, Karyono Wibowo, Gunawan di Hotel Ibis Jakarta Pusat, Selasa 24/4 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Forum komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI) menggelar acara diskusi publik dengan tema “Menggugat Yasonna”, Selasa 24/4 di Hotel Ibis, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, peneliti senior Karyono Wibowo menyampaikan bahwa Permenkumham No 25 tahun 2017 mencantumkan persyaratan untuk mengikuti jabatan notaris yang tidak ditentukan di UU No 30 tahun 2014.

“Di [UU No 30 tahun 2014] hanya mensyaratkan beberapa administrasi yang di tuangkan tentang jabatan notaris. Lalu mengapa Menkumham menerbitkan Permen No. 62 Tahun 2016 kemudian dilanjutkan kembali Permen No. 25 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan permen No. 62 Tahun 2016 itu?”

“Dasar hukumnya apa? Payung hukumnya apa? Padahal sebelum di undangkan harus ada PP untuk membuat Permen itu,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya UU No 25 tahun 2017 yang mensyaratkan calon notaris harus mengikuti ujian pengangkatan notaris “sangat menyulitkan” para calon notaris.

Dalam kesempatan yang sama Direktur LSM Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, menurut data yang ada, melihat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk penerimaan calon notaris di daerah DKI saja mencapai Rp100 juta karena para calon harus bertarung dengan yang lain, tetapi kalau ingin lulus di DKI “harus nyogok”.

Advertisement

“Seperti yang terjadi untuk penerimaan notaris di Kota Bandung, bisa 50 juta, Kota Bekasi 25, 1 juta di Papua, saya siap membantu lah dalam hitung-hitungan,” ujar Uchok.

“Kalau bisa notaris ini banyak agar ketika orang atau yayasan mengurus badan hukum bisa lebih murah, kalau sekarang biayanya mahal sekali, belum lagi hitung-hitungan dari kuliah sampai selesai, jadi dengan adanya UPN ini teman-teman ini sulit untuk melayani publik, jadi UPN ini bukan saja kesalahan Ikatan Notaris Indonesia (INI), tapi juga kesalahan Menkumham. Jadi ini sistem mal praktek administrasi,
Penanganannya harus ke Ombudsman,” tambah pengamat anggaran itu.

Pada kesimpulan acara diskusi tersebut, para calon notaris sepakat menggugat dan melakukan Judicial Review (JR) terhadap Permenkumham No 25 tahun 2017 ini ke Mahkamah Agung (MA).

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*