Menaker: “Penyederhanaan Perizinan TKA untuk Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia”

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang Komisi IX DPR RI, Kamis 26/4/2018 (dok. KM)
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang Komisi IX DPR RI, Kamis 26/4/2018 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Diterbitkannya Perpres No 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh pemerintah disambut pro dan kontra di kalangan politisi. Menurut Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri, Perpres ini dikeluarkan untuk penyederhanaan perizinan TKA, dan tidak mengurangi syarat kualitatif dari pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu diungkapkan Hanif sebelum Raker dengan Komisi IX DPR RI, Kamis 26/4.

“Ini kan hanya berusaha memperbaiki iklim investasi di negara kita, sehingga lapangan kerja kita makin baik, kurang lebih seperti itu,” kata Hanif.

“Adapun urgensinya untuk meningkatkan iklim investasi karena iklim investasi kita harus terus diperbaiki, ease of doing business kita dalam tahun terakhir ini meningkat, tapi masih kalah dibandingkan negara-negara lain,” ujar Menaker.

Menurut Hanif, orang pasti akan bertanya, kenapa investasi? “Karena tidak bisa mengandalkan dari APBN saja untuk menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.

“Makanya soal yang menghambat investasi kita perbaiki, semua hal diperbaiki, bukan hanya soal perizinan TKA. Kan presiden sudah memberikan arahan untuk semua perizinan,” imbuhnya.

Sementara terkait temuan Komisi IX tentang banyaknya TKA non formal, Hanif menegaskan bahwa hal itu merupakan pelanggaran, dan agar  diperlakukan sebagai kasus. “Jangan digeneralisir, kalau itu kasus itu harus ditindak, pemerintah selama ini sudah dan sedang akan terus melakukan penegakan hukum bagi TKA yang melanggar,” pungkas Menaker, seraya menambahkan bahwa pemerintah tidak diam terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh TKA di Indonesia.

Advertisement

“Tiba-tiba kamu dapat berita pengawas imigrasi menangkap pekerja tenaga kerja asing ilegal dimana, lalu Polisi menangkap dimana, artinya apa? Pemerintah tidak diam,” tandasnya.

Hanif pun menjamin bahwa peraturan tersebut tidak akan “menggerus” tenaga kerja lokal.

“Tergerus dimana? Saya bisa jamin misalnya gini, kita tanya memakai nalar. Kalau misalnya sampeyan investor di Thailand menang tender, lalu bangun smelter di Thailand, untuk bangun smelter anda butuh 5 ribu tenaga kerja. Pertanyaan saya, apa kamu mau bawa seluruh pekerjanya ke Thailand?”

“Kalau orang Indonesia investasi ke Thailand buka 5 ribu lapangan kerja, kalau bawa 5 ribu tenaga dari Indonesia, itu gak logis, karena akan bangkrut. Yang logis, mungkin kita bawa 300 orang ke Thailand, yang 4.700 dari lokal. Itulah nalarnya investasi, ketika masuk ke Indonesia, kira-kira begitu,” tandasnya.

Ia pun mengingatkan agar tidak terbawa isu-isu di tahun politik ini.

“Udahlah ini taun politik, biar dipakai yang lain, karena ini untuk menciptakan lapangan kerja melalui investasi,” kata Menaker .

“Jangan ngomong sebelum kamu baca Perpres nya. Kalau mau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), silahkan saja, itu hak politik negara,” tambahnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: