Firman Soebagyo: Waspadai Pilkada dengan Calon Tunggal!

Politisi Partai Golkar, Firman Soebagyo (dok. KM)
Politisi Partai Golkar, Firman Soebagyo (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Komisi II DPR RI hari ini melakukan kunjungan spesifik ke Kota Prabumulih Sumatra Selatan dalam rangka melakukan pemantauan secara langsung terkait kesiapan Pilkada serentak tahap kedua yang akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang.

Sebelumnya Komisi II telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) 2 hari secara maraton di Senayan dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kunjungannya ke daerah yang memiliki calon tunggal untuk Walikota itu, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengingatkan kepada aparat agar jangan menganggap ringan dan menyepelekan adanya calon tunggal.

Justru menurutnya dengan calon tunggal sangat dimungkinkanya terjadi masalah. “Pilkada langsung adalah proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang harus dijalankan secara demokratis,” ujar Firman melalui pesan singkatnya, Rabu 4/4, Jakarta.

Lebih lanjut Firman mengungkapkan dengan adanya calon tunggal sangat dimungkinkan terjadinya kerawanan baru akibat ada candindat lain yang tidak diberi kesmpatan untuk mencalonkan karena proses politik yang kadang tidak transparan, sehinggga akan terjadi perlawanan dengan gerakan kampanye untuk mencoblos kotak kosong.

Kejadian ini sudah terjadi di pilkada putaran pertama di Kabupaten Pati Dapil 3 Jawa Tengah yang lalu. Justru lanjut Firman gerakan seperti ini bisa
berbahaya karena sangat rawan dengan konflik horisontal dan bisa dimungkinkan pilkada jadi batal,” jelas Firman.

Di samping itu Firman juga mengingatkan bahwa perlu diantisipasi bagi penduduk yang sudah terdaftar sebagai calon pemilih tetap karena yang bersangkutan kerja di luar daerah atau kerja di luar negeri juga akan sangat rentan untuk terjadinya manipulasi suara karena surat suaranya bisa disalahgunakan,” pungkasnya.

Firman juga dengan tegas mengatakan agar panwaslu malakukan pengawasan terhadap para ASN dan perangkat Desa yang direkrut jadi tim sukes dengan janji-janji dari calon tertentu dengan menyalahgunakan kewenangannya baik secara terselubung atau terang-terangan. “Kalau ini terjadi maka akan melanggar pasal 187 A UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang akan ada sanksinya,” kata Firman.

Penegasan itu disampaikan Firman dengan untuk mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan “demokratis dan transparan sehingga menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” tegasnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*