YLKI Himbau Masyarakat Agar Lebih Cermat Dan Hati-hati Berbelanja Online

JAKARTA (KM) – Kemajuan teknologi saat ini turut mendorong peningkatan bisnis online. Hal ini dipicu dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berbagai produk yang diinginkannya mulai dari produk makanan, fashion hingga perkakas dapur. Keunggulan bisnis online memang tidak dapat dipungkiri lagi, karena hanya dengan berbelanja online, banyak keuntungan yang diperoleh bagi konsumen itu sendiri mulai dari efisiensi waktu, tenaga, bisa memilih produk sesuai selera, serta harga yang terjangkau. Hal inilah yang menyebabkan semakin maraknya kemunculan toko-toko online didunia maya.

Pemerintah dalam hal menaungi dan melindungi hak-hak konsumen telah menerbitkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam UU tersebut setidaknya ada 8 hak yang diperoleh sebagai konsumen, yaitu:
1. Hak memilih barang atau yang akan dikonsumsi
2. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi
3. Hak dilayani, diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi
4. Hak mendapat advokasi dan perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa
5. Hak didengar pendapat dan keluhannya
6. Hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi
7. Hak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur atas apa yang akan dikonsumsi
8. Hak mendapat barang/jasa sesuai nilai tukar dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan.

Meski telah hadir UU Perlindungan konsumen tersebut, faktanya masih banyak penipuan yang dilakukan oleh toko-toko online yang mengakibatkan kerugian materi yang tidak sedikit yang dialami konsumen yang berbelanja online.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pada 2017 lalu ada sekitar 642 aduan masyarakat yang masuk baik datang langsung maupun via online.

“Ini belum termasuk aduan yang langsung ke HP saya… Keluhan mayoritas adalah akibat belanja online dan yang bisa direspon dari total aduan tersebut hanya sekitar 51% saja karena terkendala SDM dan dana,” jelas pengurus harian YLKI, Sularsih.

Lebih lanjut Sularsih menjelaskan bahwa fungsi YLKI hanya sebatas sebagai pilihan untuk tempat mengadu. “YLKI bukan lembaga penyelesai, hanya menerima pengaduan dan konsultasi konsumen sesuai undang-undang, dan yang dapat menyelesaikan adalah Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di wilayah-wilayah tempat tinggal konsumen yang akan mengadu dan itu gratis,” jelasnya lagi.

“Segala upaya tetap dilakukan YLKI untuk melindungi hak-hak konsumen meskipun secara regulasi belum maksimal, karena ini terkait erat dengan kepentingan bisnis yang terus bergerak seperti bisnis elektronik yang semakin besar saat ini dan hal ini perlu sistem perlindungannya bagi konsumen agar tidak dirugikan,” tegasnya Sularsih.

Guna menghindari lebih banyak korban penipuan yang dilakukan toko-toko online kepada konsumen, pengurus harian YLKI ini menghimbau agar calon konsumen bisa lebih cermat dan hati-hati.

“Karena belanja melalui medsos itu banyak yang fiktif baik nama maupun alamatnya. Banyak terjadi tindak pidana, setelah penjual mendapat uang langsung diblokir dan tidak bisa komunikasi lagi, itu yang terjadi,” ungkapnya.

“Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk berbelanja online yaitu pastikan terlebih dulu kalau itu portal asli, cari dulu referensinya apakah pernah bermasalah atau tidak dan informasikan ke teman-teman lain jika ditemukan informasi penipuan tersebut, jangan mudah tergiur terhadap promo-promo/diskon yang irasional, dan yang terakhir perlu juga disampaikan bagi pembeli yang akan menggunakan kartu kredit bahwa disitu ada dua aspek hukum yang berbeda yang perlu dipahami yaitu aspek jual beli barang dan aspek pinjam meminjam/fasilitas hutang,” pungkasnya menutup sesi wawancara.

Reporter: Sudrajat, Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*