Sertifikasi Tanah PTSL di Kelurahan Situgede Dipungut Biaya Rp. 500 Ribu, Warga Cium Aroma Pungli

Kantor Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor (dok. KM)
Kantor Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan biaya Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) 2018 hanya Rp 150.000. Ketentuan ini sudah diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor yang dikeluarkan pada Januari 2018 lalu.

Terkait hal tersebut, muncul dugaan adanya pungutan liar (Pungli) dalam proses PTSL di Kampung Cilubang Mekar RT 001 RW 05 Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Warga Kampung Cilubang RT 001 RW 05 Kelurahan Situgede yang tidak berkenan disebutkan namanya mengatakan, “dalam proses pengurusan Program PTSL saya dimintai biaya sebesar Rp 500.000 untuk satu Akte Jual Beli (AJB) yang didaftarkan ke PTSL,” jelasnya kepada kupasmerdeka.com kemarin 14/03/2018.

“Saya dibebani biaya sebesar Rp 500.000 untuk satu AJB, jadi Rp 1.000.000 karena saya punya 2 AJB. Yang saya tahu karena ini program pemerintah yang langsung dimandatkan oleh Presiden Joko Widodo, semua biaya menjadi anggaran negara, warga hanya dibebankan biaya Rp 150.000 untuk wilayah khususnya Jawa Barat,” kata RH.

Sementara Sekertaris Lurah (Seklur) Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Katini Wulandari menjelaskan, “permasalahan biaya sebesar Rp 500.000 untuk satu berkas warga pengurusan PTSL, yang kami ketahui itu dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) yang memang dibentuk dan ditugaskan dalam pekerjaan program PTSL,” jelasnya saat dijumpai di Kantor Kelurahan Situgede Kamis (15/03/2018).

“Ya biaya sesuai aturan menang Rp 150.000, tapi kita juga harus melihat pekerjaan teknis yang dilakukan Pokmas, biaya lebih sebesar Rp. 350.000 per berkas digunakan 30 orang Pokmas dalam mengerjakan berkas-berkas, operasional ke kantor BPN dan hal-hal teknis lainya,” kata Kartini.

Kartini menuturkan, “Pokmas yang dibentuk dan dilantik oleh Walikota Bogor ini tidak digaji atau dapat penghasilan dari menjalankan tugas Program PTSL ini, jadi sepertinya hal tersebut yang membuat adanya biaya lebih yang disepakati oleh masyarakat dan Pokmas,” tuturnya.

Dan saya berharap, lanjut Kartini, “apa yang sudah dijanjikan kepada para Pokmas ini, yang disampaikan dulu bahwa akan ada anggaran untuk mereka segera diturunkan, agar tidak seperti ini jadinya,” harapnya.

Berdasarkan pantauan kupasmerdeka.com, biaya PTSL sebesar Rp.150.000 seharusnya sudah termasuk semua biaya dalam pengurusan, baik berkas, operasional, pengukuran maupun materai, berdasarkan SKB 3 Menteri (Kementerian Agraria, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri) yang diteruskan oleh Peraturan Walikota (Perwali) 2018 tentang PTSL.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*