PWRI: “Dewan Pers Jangan Sewenang-wenang Mengeluarkan Surat yang tidak Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pokok Pers”

Ketua Umum PWRI (tengah) didampingi Sekjen (kiri) saat pelantikan Ketua DPD PWRI DKI Jakarta (dok. KM)
Ketua Umum PWRI (tengah) didampingi Sekjen (kiri) saat pelantikan Ketua DPD PWRI DKI Jakarta (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Ketua umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) memberikan sambutan dan himbauan usai melantik kepengurusan baru DPD PWRI Provinsi DKI Jakarta di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Suriyanto menjelaskan pentingnya peranan media di era reformasi ini dan diminta kepada para wartawan untuk senantiasa berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

“Jangan sekali-kali meninggalkan kode etik jurnalis dan UU Pers no.40 tahun 1999,” tegasnya.

“Karena dalam prakteknya banyak wartawan yang dalam menjalankan tugasnya tidak melaksanakan itu, dan ini akan menjadi tugas PWRI untuk melakukan tugas pembinaan tersebut,” jelasnya lagi.

Terkait dengan penjelasan tersebut, Suriyanto memberikan contoh bahwa dalam kepengurusan DPD PWRI DKI Jakarta sebelumnya, hampir seluruh wartawannya menjadi pengawas bangunan saja.

“Ini sekaligus saya ingatkan kepada teman-teman wartawan, kecuali sudah sesuai dengan investigasi dan faktanya, boleh konfirmasi langsung ke dinas-dinas terkait dan jangan mengancam-ngancam. Mari kita menjalankan tugas sesuai fungsi kita dengan menjunjung tinggi kode etik dan UU Pokok Pers,” himbaunya lebih lanjut.

Dalam sambutannya tersebut, Ketua Umum turut menyoroti sepak terjang Dewan Pers yang belakangan dinilai banyak melenceng dari kode etik jurnalistik dan undang-undang pokok pers.

“Apapun yang dibuat oleh Dewan Pers yang tidak sesuai dengan UU Pokok Pers No. 40, silahkan wartawan jalan terus. Saya sebagai ketua umum PWRI akan bertanggung jawab karena banyak surat-surat Dewan Pers berseliweran yang tidak sesuai dengan UU Pokok Pers,” tegas Suriyanto disambut tepuk tangan riuh peserta yang hadir.

“Makanya Dewan Pers jangan sewenang-wenang mengeluarkan surat yang tidak sesuai dengan UU Pokok Pers. Saya dan sekjen menguasai betul soal peraturan ini,” katanya lagi.

Acara pelantikan pengurus DPD PWRI Provinsi DKI Jakarta juga diiringi dengan kegiatan seminar nasional bertema “Peran Media Dalam Pencegahan Investasi/Bisnis Bermasalah Dan Perlindungan Bagi Konsumen.”

Terkait dengan tema tersebut, Suriyanto kembali memberikan penjelasan terkait banyaknya bisnis online yang bermasalah.

“Tidak ada bisnis online yang tidak bermasalah, seperti Lazada dan yang lainnya hampir semua bermasalah dengan pajak yang artinya merugikan pemerintah, ini wartawan harus tahu. Belum lagi dengan bisnis investasi menyesatkan seperti Pandawa, First Travel yang merugikan masyarakat hingga triliyunan,” jelasnya.

“Ada kewajiban wartawan untuk merilis hal tersebut agar khalayak ramai tahu,” pungkasnya diakhir sambutannya tersebut.

Reporter: Sudrajat, Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*