Pemkot Bogor Ancam Tindak Tegas Petugas yang Pungut Biaya Lebih dari Rp.150 Ribu Untuk Sertifikasi Tanah

Ilustrasi pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah PTSL
Ilustrasi pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah PTSL

BOGOR (KM) – Biaya Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) banyak dikeluhankan warga Kota Bogor khususnya di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, karena tidak sesuai dengan aturan dan ketetapan yang ada. Bahkan terindikasi adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh para petugas PTSL.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bogor, Usmar Hariman, menegaskan kepada petugas PTSL dalam hal ini adalah Pokmas, khususnya Aparatur Wilayah di setiap Kelurahan harus melaksanakan pelayanan program PTSL sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali), yaitu dengan biaya Rp 150 ribu.

“Perwali ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri AGR-BPN, Mendagri dan Kemendes, dimana dalam program PTSL ini dibebankan biaya kepada masyarakat sebesar Rp 150 ribu. Biaya tersebut digunakan untuk kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas Kelurahan, biaya penggandaan dokumen pendukung hingga biaya transportasi petugas Kelurahan dari Kantor Kelurahan ke Kantor BPN dalam perbaikan dokumen yang diperlukan, hingga sampai jadi sertifikat tanah,” ungkap Usmar saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat (16/03/2018).

Usmar menuturkan, “jika ada petugas Kelurahan yang mematok harga dengan melebihi ketentuan dari Perwali, maka petugas tersebut akan dikenakan sanksi dan Pemkot tak segan akan memanggil, serta berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli untuk menindak oknum-oknum yang bermain dengan memanfaatkan program PTSL.”

“Saya sudah mendengar terkait biaya PTSL sampai Rp 500 ribu, ini sudah sangat keterlaluan. Tapi sampai saat ini, saya belum mendapat laporan secara resmi, jika sudah ada laporan secara resmi dan disertai bukti-bukti yang jelas, kami akan berikan sanksi dan akan kami sampaikan kepada BPKAD untuk menindaklanjuti.” Sanksinya bisa berupa penurunan jabatan. Untuk itu, kami imbau kepada masyarakat agar tidak segan-segan melaporkan jika diwilayahnya melakukan penyimpangan diluar Perwali, akan kami tindak,” ucapnya dengan tegas.

Terkait biaya operasional, Usmar mengaku baru menerima dan menandatangani dana hibah APBD beberapa hari lalu. Ia juga berharap dana hibah itu bisa secepatnya terealisasi, untuk operasional petugas yang mengurus pembuatan PTSL.

“Soal dana hibah, baru saya tanda tangan kemarin sebanyak kurang lebih 60 ribu [untuk kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan] bidang tanah yang harus disertifikasi. Dananya sebesar Rp 3,2 miliar. Dari 60 ribu bidang, yang selesai baru sekitar 25 sampai 30 persen. Jadi, masih banyak yang harus dikerjakan,” ujarnya.

Khusus untuk aparatur wilayah, kata Usmar, pelayanan PTSL ini harus dilakukan sebaik mungkin, tanpa ada alasan apapun. Sebab, para aparatur wilayah ini sudah mendapat tunjangan dari pemerintah. “Jadi, untuk program ini tidak usah beralasan apapun, lakukan yang baik, beri pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Toh, kalo hibahnya sudah turun, mereka juga akan merasakan,” tegasnya.

Sementara di tempat berbeda Kepala Bagian Umum dan Kepagawain BPN Kota Bogor, Yudi menjelaskan, “terkait pungutan yang melebihi dari ketentuan Perwali, BPN tidak tahu menahu, yang jelas pihak BPN sebelumnya sudah mensosilisasikan bahwa program PTSL ini sudah diatur dalam Perwali, yaitu Rp 150 ribu.”

“Kita sudah lakukan penyuluhan kepada petugas di kelurahan sejak Januari sampai Agustus kemarin. Kita juga sudah imbau kepada petugas Kelurahan dan Pokmas untuk memungut biaya dengan didasari Perwali yaitu Rp 150 ribu, jika lebih dari itu sangat tidak boleh dan melanggar aturan,” pungkasnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*