KPAI Dalami Kasus Pemecatan Sepihak SMAN 1 Semarang Terhadap Dua Siswa

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarty (dok. KM)
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarty (dok. KM)

JAKARTA (KM) – KPAI telah menerima pengaduan atas kasus pemecatan sepihak dua siswa SMAN 1 Semarang, Rabu sore (28/2/2018) karena diduga melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap siswa junior dalam sebuah kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) pada November 2017.

Dugaan kekerasan tersebut terungkap dari video yang ada di telepon genggam siswa lainnya saat sekolah melakukan razia HP.

“Pemecatan tersebut dinilai janggal, tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan anak kehilangan hak atas pendidikan di SMAN 1 Semarang, sehingga terjadilah perlawanan terhadap keputusan sekolah,” kata komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Lystiarti melalui keterangan pers yang diterima kupasmerdeka.com, Kamis sore (1/3/2018).

“Berkaitan dengan kasus tersebut, KPAI menyatakan sikap,” jelas Retno.

“Demi kepentingan terbaik bagi anak, maka KPAI akan mendalami kasus ini dan berkoordinasi segera dengan pihak-pihak terkait,” tambahnya.

KPAI menyampaikan “keprihatinan” atas peristiwa pemecatan dua siswa berinisial AN dan AP oleh SMAN 1 Semarang mengingat kedua siswa sudah di kelas akhir. Sebagai siswa kelas XII maka seharusnya saat ini keduanya sedang menempuh ujian praktek dan bersiap mengikuti Ujian Sekolah, USBN dan UNBK. Logikanya, seluruh data dapodiknya sudah berada di SMAN 1 Semarang dan sudah sulit pindah data ke sekolah lain.

Retno menjelaskan, KPAI akan segera bersurat kepada Gubenur dan Kepala Dinas Pendidikan Provisi Jawa Tengah untuk meminta penjelasan terkait prosedur mengeluarkan siswa apakah sesuai dengan tata tertib sekolah dan sejalan dengan SOP dalam mengeluarkan siswa pelanggar tata tertib sekolah. “Selain itu, KPAI akan meminta penjelasan, pertimbangan apa yang digunakan sekolah dalam menggeluarkan dua siswa di saat sudah kelas XII, hanya tinggal 2 bulan lagi kedua anak tersebut menempuh ujian akhir,” kata dia.

Dan selanjutnya KPAI akan menemui para siswa yang dikeluarkan (2 orang) maupun yang diskorsing (7 orang) untuk didengar suaranya. KPAI akan menanyakan langsung kronologi kejadiannya dari mulai LDK sampai proses pemecatan siswa oleh pihak sekolah. Penjelasan para siswa akan dikonfirmasi dengan penjelasan pihak sekolah.

“Untuk itu KPAI mengingatkan bahwa meskipun seorang anak terbukti bersalah atau melanggar aturan sekolah sekalipun, namun hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan harus tetap dijamin oleh negara, dalam hal ini pemerintah provinsi dan jajarannya, apalagi siswa yang dikeluarkan sudah berada di kelas akhir. Seharusnya kedua anak tersebut sibuk mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir, namun saat ini justru sibuk memperjuangkan nasibnya,” tutup Retno.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*