KPAI Apresiasi Penanganan Aparat Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Oleh Oknum Guru

Retno Listiarty Komisioner KPAI (dok.KM)
Retno Listiarty Komisioner KPAI (dok.KM)

JAKARTA (KM) – Hanya dalam dua bulan di tahun 2018, publik dikejutkan dengan beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah yang dilakukan oknum guru.

Dua kasus terbaru yang korbannya puluhan siswa terjadi di salah satu SD di Kota Surabaya dan di salah satu SMP di Jombang yang korbannya mencapai 25 siswi. Bahkan muncul lagi kasus serupa yang terjadi juga di salah satu pesantren di Nganjuk.

Kasus-kasus tersebut dibeberkan oleh Komisioner KPAI Retno Listiarty melalui pesan elektronik yang diterima KM Rabu malam (28/2/2018).

Berkaitan dengan dua kasus pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan langsung ke Jombang pada Senin (26/2/2018) dan Surabaya pada Selasa (27/2/2018).

“Menurut catatan kepolisian, kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Timur sangat tinggi. Pada tahun 2016 tercatat 719 korban anak dengan 179 pelaku. Sedangkan tahun 2017 tercatat 393 korban anak dengan 6 pelaku. Mirisnya, bulan kedua di tahun 2018 sudah tercatat 52 anak korban dengan 21 pelaku. Ini belum termasuk korban MSH yang mencapai 65 anak,” kata dia.

“Oknum guru pelaku kekerasan seksual dikenal sebagai guru yang rajin beribadah, rajin mendampingi para siswa kegiatan ekstrakurikuler, berperilaku santun, bahkan kerap menjadi imam sholat di sekolahnya. Oleh karena itu, pimpinan sekolah maupun segenap guru dan karyawan di sekolahnya sama sekali tidak menaruh curiga pada perilaku menyimpang keduanya,” sambungnya.

Kasus kekerasan seksual oleh oknum guru terhadap anak didiknya terjadi di salah satu SMP di Jombang, dengan dalih melakukan ruqyah seorang guru Bahasa Indonesia tega mencabuli terhadap 25 siswinya di toilet sekolah dan di perkemahan saat kegiatan ekstrakurikuler.

Pemerintah Kabupaten Jombang “bertindak cepat” dalam menanagani kasus ini melalui sinergi antara pihak-pihak terkait, seperti Polres Jombang, RSUD Jombang, P2TP2A , Dinas PPA dan Dinas Pendidikan Jombang. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap 24 dari 25 anak korban dengan dibantu dan didampingi pihak sekolah, P2TP2A Jombang dan NGO Perlindungan anak.

Program rehabilitasi psikologis terhadap anak-anak korban hingga tuntas akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten tanpa pembiayaan. Kepolisian mengaku sudah menyelesaikan pemeriksaan dan berkas sudah siap P21. Pelaku dikenakan pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 KUHP.

Untuk diketahui, pelaku berinisial E (49 Tahun) adalah seorang guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan saat ini sudah di non aktifkan dengan gaji hanya diberikan sebesar 50%. Adapun status kepegawaian dimutasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (bukan lagi guru di SMP tersebut).

“Jika E sudah menjalani proses pengadilan dan terbukti bersalah serta dijatuhi hukuman penjara lebih dari 2 tahun, maka kepegawaiannya akan di pecat dengan tidak hormat,” jelas Retno.

Kasus Kekerasan Seksual Guru SD di kota Surabaya oleh MSH (28) terhadap 65 anak didiknya yang masih berusia 6-9 tahun dilakukan antara 2014-2017. Kekerasan seksual dilakukan oknum guru tersebut di dalam kelas, kolam renang dan bus pariwisata, bahkan disaksikan siswa lainnya. Saat ini kasus ditangani oleh Polda Jawa Timur.

“KPAI mengapresiasi kinerja jajaran Polda Jawa Timur yang bertindak sigap dalam memproses kasus ini. Tersangka sudah ditahan sejak (22/2/2018) hanya sehari setelah 4 orangtua korban melapor ke kepolisian. Kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban serta konseling ke 42 korban dari 65 siswa. Hasil konseling menunjukkan 35 korban mengalami trauma berat dan akan dibantu pemulihannya oleh tim psikologi dari RS POLDA Jawa Timur hingga tuntas,” ucap Komisioner KPAI itu.

“KPAI sempat bertemu dengan pelaku, dan pelaku menyatakan penyesalannya dan ingin sembuh. Pelaku mengaku tidak mampu menahan hasratnya selama ini dan merasa malu dengan kondisinya. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi mengenakan pasal 82 UU No. 14 Tahun 2014 terhadap pelaku dengan hukuman 15 tahun penjara dan ditambah sepertiga hukuman maksimal karena pelaku masuk kategori orang terdekat korban,” katanya.

“Dalam peristiwa tersebut ada hak anak dan kewajiban kita dalam memberikan perlindungan yang optimal dari berbagai aspek sehingga kasus yang memprihatinkan seperti ini tidak terjadi lagi. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak didik. Guru seharusnya menjadi penolong dan pelindung bagi anak didiknya di sekolah bukan justru membahayakan anak-anak,” tutupnya.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*