Gubernur Banten Minta Menkes Agar Warga Yang Tak Punya BPJS Tetap Berobat Gratis

Gubernur Banten Wahidin Halim mendampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2018, di ICE BSD Tangerang, Selasa (6/3/2018).
Gubernur Banten Wahidin Halim mendampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2018, di ICE BSD Tangerang, Selasa (6/3/2018).

TANGERANG (KM) – Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan bahwa kesehatan menjadi prioritas utama bagi pemerintah Provinsi Banten. Hal ini disampaikan Wahidin di hadapan Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2018, di ICE BSD Tangerang, Selasa (6/3/2018).

Rakerkesnas Kemenkes 2018 kali ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Universal Health Coverage melalui Percepatan Eliminasi Tuberkulosis, Penurunan Stunting dan Peningkatan Cakupan serta Mutu Imunisasi”.

Gubernur WH membeberkan pengalamannya di hadapan Menkes, mulai dari menjadi seorang Kepala Desa, Camat, Walikota, dan saat ini menjadi Gubernur Banten. Gubernur WH optimis bahwa program kesehatan cukup pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan bisa berjalan dengan baik.

Gubernur WH juga meminta dukungan kepada Menteri Kesehatan untuk menjadikan Banten sebagai obyek penelitan untuk pembangunan kesehatan. “Saya terima dengan senang hati apabila ibu punya program-program yang menawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten melalui kesehatan, dan ini yang memang sedang kita lakukan,” katanya.

“79% masyarakat Banten telah terdaftar di BPJS dan pemerintah Provinsi Banten juga telah membantu iuran BPJS tersebut bagi warga Banten. Tetapi sampai saat ini masih ada 2 juta penduduk Banten yang belum tercover BPJS,” ungkap WH.

“Kalau saya biayai dari APBD yang 2 juta itu, saya hitung sekitar 600 milyar. Kami tidak punya uang. Boleh gak yang 2 juta ini kita tanggung tetapi ketika mereka sakit, bukan ketika dia bayar premi. Kita bayar ketika mereka masuk rumah sakit. Itu yang sebenarnya saya usulkan kepada Ibu Menteri maupun Pak Presiden,” pinta mantan Walikota Tangerang dalam sambutannya.

Ia juga menyebutkan bahwa sampai saat ini ketika ada masyarakat yang sakit mendadak belum mendapatkan bantuan biaya dari BPJS karena belum terdaftar, siapa yang akan membiayai mereka yang tidak mampu?. “Kalau mereka kedepan sudah punya premi masing-masing atau sanggup membayar ya silahkan, tapi saat ini kami ingin yang 2 juta itu kami bidik dan membayar mereka ketika sakit,” imbuhnya.

Hal tersebut telah dilakukannya ketika Gubernur WH menjadi Walikota dan hampir 2 juta penduduk Kota Tangerang dijamin kesehatannya di rumah sakit, walaupun seberapa lama dan seberapa parah sakit yang dialami masyarakat cukup dengan KTP bisa berobat gratis.

“Ya silahkan bu Menteri mau dipikirin silahkan mau tidak juga gapapa, tapi saya punya inisiatif seperti itu,” pungkas Gubernur WH.

Reporter: Marsono rh
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*