FMB Tuntut Pemerintah Terapkan Sanksi Tegas Apabila Jalan Rusak Dibiarkan

Sekjen Forum Mahasiswa Bogor (FMB), Iksan Awaludin (dok. KM)
Sekjen Forum Mahasiswa Bogor (FMB), Iksan Awaludin (dok. KM)

BOGOR (KM) – Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Banyaknya jalan rusak di wilayah Kabupaten Bogor menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saat bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu ‘alarm’ atau sebuah peringatan keras bahwa ada sanksi apabila membiarkan jalan-jalan di setiap wilayah dalam keadaan rusak,” ungkap Sekretaris Jenderal Forum Mahasiswa Bogor (FMB) Iksan Awaludin kepada kupasmerdeka.com Jumat 02/03/2018.

“Aparat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai kewenangan, jalan Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum terkait pembiaran jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera,” kata Iksan.

“Apalagi saat ini musim hujan, jumlah jalan rusak kian bertambah banyak di berbagai titik wilayah Kabupaten Bogor, pemandangan yang tidak lazim dengan masih banyaknya infrastruktur yang tidak beres.”

“Kalau kita melihat dalam sisi kacamata anggaran, infrastruktur itu merupakan anggaran yang paling terbesar. Dinas PUPR Kabupaten Bogor memiliki anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur terutama jalan-jalan dengan kondisi memprihatinkan di Kabupaten Bogor ini, tapi apa yang bisa masyarakat rasakan saat ini dengan kondisi jalan?” ujar aktivis mahasiswa itu.

“Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.”

“Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusk sebagai mana pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.”

Dari sini, lanjut Iksan, “jelas ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya. Pasal 273 yang menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.”

“Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.”

“Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan dan evalusi segera. Kabupaten Bogor khususnya saat ini akan memasuki masa transisi kepemimpinan, Pilkada sudah berjalan, Bupati Bogor terpilih nanti harus segera mengintruksikan kepada dinas-dinas terkait untuk segera nenyelesaikan persoalan yang belum selesai di Kabupaten Bogor,” tutup Iksan yang juga Presiden Mahasiswa BEM STKIP Muhammadiyah Bogor.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*