BPHN Tegaskan Percepatan Perumusan RUU Bukan Karena Ada Kepentingan

JAKARTA (KM) – Terkait percepatan perumusan RUU KUHP, Badan Legislasi (Baleg) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Eni Nurbaningsih telah sepakat bersama pemerintah akan menyelesaikan lima RUU pada masa sidang ke-4 ini.

Sebelumnya, telah dilakukan evaluasi hasil kerja masa persidangan ke-3 tahun 2017-2018, dengan memilih dan memilah UU mana saja yang dianggap urgent dan mendesak untuk diselesaikan dan dijadikan prioritas pada masa sidang ke-4.

Seperti yang disampaikan wakil ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo, “sudah ada kesepakatan antara Baleg dan pemerintah bahwa akan kami selesaikan segera lima RUU tersebut,” ucap Firman, Rabu 7/3/2018.

“Salah satu pembahasan RUU Narkotika, ini terkait penanganan pelaku narkotika itu sendiri, karena pada UU yang ada saat ini belum diatur soal batasan waktu penanganan tersangka,” jelasnya.

Sementara itu Eni Nurbaningsih menyatakan bahwa penyusunan RUU ini dipercepat karena memang sudah lama bergulir. “Bukan karena kepentingan lain,” katanya.

Eni meyakini bahwa ketika persoalan RUU ini tidak selesai di periode pemerintahan sekarang, maka tahun 2019 mendatang, “kita akan kembali lagi ke titik nol”.

“Masa siklus kita begitu terus gitu?” sambungnya.

Prof Eni melanjutkan, “Sebelumnya Presiden sudah membenahi itu semua dan sebenarnya Presiden pengen tahu sudah sampai sejauh mana hasil-hasil yang sudah dilakukan dan meminta kami melakukan sosialisasi intensif pada masyarakat yang mungkin tidak memahami persis atau mungkin dia menggunakan draf yang lama, dan yang lama kan sudah banyak di ubah-ubah.”

“Dalam RUU [Narkotika] ini kita kan mengenal 2 ya pidana pokoknya, itu pidana penjara dan denda, dan penjara itu setelah dilihat modusnya, tapi tergantung putusan hakim bisa sangsinya seperti pidana, pekerjaan sosial.”

“Dalam hal ini kita tidak melihat politiknya karena di dalam buku 1 hanya mengenal tujuan pemidanaan tidak berkaitan penistaan terhadap seseorang karena kita melihatnya dalam paradigma barunya KUHP ini kan bicara kepada si pembuat, yang ingin kita perbaiki perilaku pembuatnya, makanya modusnya tidak harus penjara kepada mereka, termasuk narkotika pun direhabilitasi,” tutur Prof. Eni.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*