Terdakwa TPPU dihukum Lima Tahun Penjara dan Denda Rp. 8 Miliar

ACEH TIMUR (KM) – Pengadilan Negeri Idi kembali menggelar sidang putusan atas Kasus Tindak Pidana Pemberantasan dan Pencucian Uang (TPPU) terhadap terdakwa Fahrul Razi alais Radir (44) warga Gampong Bantayan Barat, kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, Selasa, 27/2/2018.

Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 8 miliar atau subsider 6 bulan penjara.

Sidang dalam agenda putusan jaksa tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Idi dan dibuka untuk umum.

Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wildan Hapit dalam Nomor Surat Tuntutan (PDM.43/IDI/02/2018) berdasarkan tuntutan dari Kejaksaan Agung RI, menuntut Fakrul Razi secara sah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan melanggar pasal 3 TPPU Nomor 8 tahun 2010, dituntut 16 tahun penjara dan didenda Rp.8.000.000.000,- dan apabila tidak sanggup membayar denda maka subsider satu tahun penjara.

Ketua majelis Hakim Darma Indodamanik, dalam pembacaan keputusan keseluruhannya itu mempertimbangkan dari berbagai sisi terhadap terdakwa Fakrul Razi, dan tidak sepenuhnya sependapat dengan JPU dan menjatuhi hukuman 5 tahun penjara serta denda Rp 8 milyar atau subsider enam bulan penjara.

“Untuk aset poin Satu dan Lima dikembalikan kepada terdakwa yaitu, sebidang lahan tanah di Deli Serdang dan satu bidang tanah di Buket Teukuh juga dikembalikan karena tidak memenuhi unsur. Terkait dengan uang yang disita dari terdakwa juga dikembalikan kepada kejaksaan karena uang tersebut belum dapat diputuskan dan yang lain asetnya seluruh disita oleh Negara,” ujar Hakim.

Setelah membacakan putusan, hakim ketua memberikan waktu selama 7 hari untuk dilanjutkan atau banding.

“Jika merasa tidak adil atas hukum yang di jatuhkan, maka dibolehkan untuk banding ke Kejati Aceh.”

Namun saat hakim menanyakan kepada terdakwa tentang keberatan atau tidak atas hasil putusannya, terdakwa melalui kuasa hukum Husni Thamrin Tanjung, SH dan Shelvi Noviani, SH menjawab “masih pikir-pikir.”

“Nanti kita jawab, kami pikir-pikir dulu pak hakim,” jawab Husni dengan singkat.

Kepada Jaksa penuntut, Hakim ketua juga menyakan hal yang sama, namun jawaban juga “pikir-pikir”.

“Pikir-pikir, Hakim Ketua,” jawab Edi Suhadi, SH.

Ketika media ini menanyakan kepada kuasa hukum terdakwa, Husni Thamrin mengatakan bahwa dirinya belum bisa menjawab karena harus dikonsultasi dahulu dengan kliennya.

Reporter: ZK
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*