PRODEM Minta KPU Copot Pengurus KPUD Mimika Karena Sederet Pelanggaran

Ketua PRODEM Demianus Mariyen saat menjumpai Bawaslu di Jakarta, Selasa 27/2 (dok. KM)
Ketua PRODEM Demianus Mariyen saat menjumpai Bawaslu di Jakarta, Selasa 27/2 (dok. KM)

JAKARTA (KM) -Dalam mewujudkan penyelenggaraan Pilkada secara jujur, adil, bersih, berwibawa dan demokratis, maka KPU baik di tingkat Pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dituntut untuk bertindak secara profesional.

Hal tersebut yang menjadi topik dalam orasi yang disampaikan Ketua Forum Pro Demokrasi Papua-Jakarta (PRODEM) Demianus Mariyen saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU Pusat, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (26/02/18).

Ratusan massa silih berganti meminta agar Ketua KPU RI mencopot Ketua dan beberapa anggota KPUD Mimika, karena mereka menduga adanya indikasi kecurangan dalam tahapan Pilkada di Mimika. Diantaranya, verifikasi calon perorangan tidak dilakukan di distrik (kecamatan) masing-masing, penggelembungan daftar pemilih secara besar-besaran, dan adanya indikasi mendukung salah seorang calon yang masih keluarga Ketua KPUD Mimika.

“Bagaimana dalam waktu 3 hari dapat mengumpulkan foto copy KTP sebanyak lebih kurang 17.000 orang berikut surat pernyataan dukungan?
Jangankan sebanyak itu, 1000 saja dalam tiga hari tidak mungkin bisa,” ujar Demianus.

Lanjutnya, jarak satu rumah ke rumah yang lain itu tidak dekat, apalagi dengan luasnya wilayah Mimika. “Jadi mana mungkin dalam waktu tiga hari bisa mengumpulkan KTP sebagai syarat pencalonan jalur independen?”

Usai melakukan audiensi dengan pihak KPU RI yang diwakili Bagus, Lena, dan Suyajadi, PRODEM dalam siaran persnya menyatakan kepada wartawan bahwa sikap yang mereka sampaikan saat audiensi yaitu meminta KPU RI segera mencopot Ketua dan Anggota KPUD Mimika yang diindikasikan telah meloloskan pasangan calon Bupati yang tidak memenuhi syarat dan melanggar prosedur pencalonan karena tidak sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain itu pihaknya meminta KPU RI agar segera mencopot atau memberhentikan Ketua dan beberapa Anggota KPUD Mimika yang telah meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada jalur perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan minimal dan tidak melakukan verifikasi faktual dari berkas-berkas calon pasangan tersebut, yaitu KTP yang tidak cukup tetapi diakomodir dan diloloskan.

“KPUD Mimika telah meloloskan satu pasangan calon perseorangan atas nama Hans Magal, dimana calon tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Ketua KPUD Mimika yaitu sebagai saudara kandung dari Ibu Theora Ocepina Magal. Ketua dan semua Anggota harus bertanggung jawab jika keputusan-keputusan yang dibuat menimbulkan konflik horizontal dan mengakibatkan jatuhnya korban. KPU RI segera membentuk tim untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan beberapa Anggota KPUD Mimika dan segera diproses atau ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku apabila terbukti terjadinya pelanggaran.”

“Karena hal tersebut diatas, PRODEM meminta KPU RI harus mengambil alih pelaksanaan Pilkada Mimika dan kami juga mendesak untuk membuka pendaftaran ulang sebab para calon bupati bermasalah dalam persyaratan semua tidak memenuhi syarat,” ungkap Demianus.

Didampingi pengurus PRODEM lainnya, Rihensky Warren, Ones Doom, Willem Aronggear, Yan Pit Sada, Ketua PRODEM Demianus Maryen juga mengatakan bahwa permasalahan yang mereka sampaikan kepada KPU RI sekarang dalam proses persidangan DKPP Mimika. Untuk itu PRODEM hari ini akan melaporkan permasalahan tersebut ke BAWASLU.

“Minggu lalu sudah sidang pertama oleh DKPP. Kita memberi apresiasi kepada Bawaslu Daerah. Tetapi kita akan tetap ke Bawaslu RI meminta tetap mengawal kasus tersebut agar tidak ada intervensi atau istilahnya masuk angin,” jelasnya.

“Adapun sikap yang PRODEM sampaikan ke BAWASLU RI , mendesak BAWASLU RI untuk membentuk tim ke Mimika dengan tujuan memeriksa Ketua dan semua Anggota BAWASLU Mimika karena tidak melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik dan diduga memihak pada calon tertentu, mendesak BAWASLU RI untuk melakukan koordinasi dengan KPU RI, KPU Propinsi, KPUD Mimika agar dapat sama-sama menyelenggarakan tahapan-tahapan pencalonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan transparan sesuai dengan tahapan-tahapan Pilkada yang jujur, adil, bersih dan demokratis, mendesak BAWASLU RI untuk bersikap tegas dengan memberhentikan Ketua dan semua Anggota BAWASLU Mimika apabila terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan-tahapan Pilkada,” tutupnya.

Reporter: RED
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*