Pemkab Aceh Utara Dinilai Tidak Taati UU Keterbukaan Informasi Publik

Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Provinsi Aceh Fachrur Razi, Sabtu 24/2/2018.(ist)
Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Provinsi Aceh Fachrur Razi, Sabtu 24/2/2018.(ist)

LHOKSEUMAWE (KM) – Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Aceh menegur keras Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terkait lambatnya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2018 oleh badan eksekutif dan legislatif.

Hal itu disampaikan Ketua Eksekutif Wilayah LMND Provinsi Aceh melalui siaran persnya pada Sabtu, 24/2/2018. Fachrur Razi mengatakan, pembahasan anggaran harusnya sudah selesai di akhir Desember lalu, namun hingga saat ini anggaran belum bisa direalisasikan.

“Pembahasan anggaran harusnya sudah selesai di akhir Desember lalu. Tetapi sampai hari ini belum juga selesai, efeknya pembangunan menjadi terhambat,” ujar Fachrur Razi.

Fachrur Razi juga menyampaikan “kecurigaan yang mendalam” atas sikap Pemkab Aceh Utara yang selama ini dinilai ada upaya menutup- nutupi informasi publik, karena pada saat proses revisi anggaran dilakukan secara tertutup. Apalagi ada perbedaan antara pernyataan Wakil Bupati dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) terkait jumlah utang tahun lalu.

“Ini patut kita curigai ada apa sebenarnya? Wakil Bupati mengatakan utang 2017 yang harus dibayar Rp220 milyar, sedangkan Kepala BPKK utang tersebut cuma Rp173 miliar,” cerita Ketua Forum Besar Mahasiswa itu

Ironisnya lagi, kata Fachrur Razi, saat pembahasan terkait permasalahan utang di gedung DPRK, wartawan dilarang untuk meliput.

“Kondisi ini menampakkan bahwa Pemkab Aceh Utara memiliki persoalan yang serius dan tidak ingin diketahui publik,” ujarnya lagi.

LMND Aceh juga mendesak supaya Eksekutif dan Legislatif segera bersikap bijak dalam menyelesaikan masalah anggaran 2018 agar bisa dimanfaatkan dengan segera.

“Jangan gara-gara kepentingan kelompok dan birahi pribadi, kebutuhan rakyat terhambat,” katanya.

Ia juga menegaskan agar pemerintah Aceh Utara untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena masyarakat berhak mendapatkan informasi apapun tentang kegiatan yang dilakukan pemerintahan, terutama soal anggaran.

“Kami mengingatkan, menghambat kerja pers dalam mengakses informasi adalah perbuatan melanggar hukum. Dan kami ingatkan juga jangan sampai masyarakat marah hanya karena ulah segelintir orang yang mencari keuntungan dari uang rakyat,” tandasnya.

Reporter: ZK
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*