Kenaikan Harga Batubara Dinilai Ancam Kestabilan PLN

Diskusi Publik
Diskusi Publik "Batubara untuk Siapa?" di The Akmani Hotel, Jakarta, Rabu 21/2/2018 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Beberapa tahun terakhir harga batubara di pasar internasional terus melambung. Kondisi ini tidak mudah bagi PLN yang sebagian besar pembangkitnya menggunakan batubara. Pada tahun 2016, harga batubara mencapai Rp. 630.000,-/ton dan naik pada tahun 2017 menjadi Rp. 853.000,-/ton. Inilah yang menyebabkan biaya penyediaan tenaga listrik PLN membengkak sekitar Rp. 16,18 triliun pada tahun 2017.

Demikian pengantar yang disampaikan dalam diskusi publik dengan tema “Batubara Untuk Siapa?” yang dilaksanakan di The Akmani Hotel, Jakarta, hari Rabu 21/2/2018. Diskusi diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FPEM) dengan moderator R. Widjojo Hartono dengan pembicara antara lain Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Fahmi (Ekonom) dan Sunarsip (The Indonesia Economic Intelligence).

Dalam rilisnya, FPEM mengatakan tren naiknya harga batubara sepertinya terus berlanjut. Pada Januari 2018, harga batubara berkalori 6.322 terkerek lagi ke posisi US$ 95,54/ton atau lebih dari RP. 1.297.000,-/ton. Bulan Februari 2018 ini Kementerian ESDM kembali menaikkan Harga Batubara Acuan (HBA) menjadi US$ 100,69/ ton. Tidak mengherankan bila penyediaan listrik tahun ini bakal naik sekitar Rp. 23,8 triliun.

“PLN pasti tidak mampu menanggung sendiri beratnya beban tersebut dimana sampai September 2017 laba PLN tercatat hanya Rp. 3,06 triliun, jauh merosot dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp. 10,98 triliun. Jika hal ini terus dibiarkan bisa dipastikan kondisi keuangan PLN bakal kolaps,” lanjut rilis tersebut.

“Untuk itu Menteri ESDM, Ignatius Jonan akan mencoba mereformulasi ulang penetapan harga tarif listrik menggunakan batubara, mengingat 60% pembangkit listrik tenaga uap menggunakan energi batubara, bahkan proyek ini akan berlangsung hingga 2026.”

Sunarsip, pendiri The Indonesia Economic Intelligence mengatakan harga batubara pada dasarnya mengikuti harga minyak. Ketika harga minyak naik maka harga batubara juga naik. “Mengapa dengan batubara? Karena harga batubara lebih murah jika dibandingkan dengan energi gas. Ketika akan melakukan substitusi sumber energi karena kenaikan minyak mentah, maka energi alternatif lain yang lebih murah yaitu batubara.”

“Sumber data yang diolah Bank Dunia memperkirakan nantinya harga batubara akan mengalami kondisi stabil mengingat melemahnya permintaan utama dari Tiongkok, terkait dengan inisiasi pengurangan konsumsi batubara sekaligus beralih ke gas dalam rangka pengurangan emisi,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti biaya penambangan batubara yang terlalu tinggi yang menyebabkan Harga Batubara Acuan (HBA) cenderung naik, dengan asumsi biaya bahan bakar mencapai 60% dari biaya produksi, batubara 55% dari komponen energi primer sehingga setiap kenaikan HBA 10% maka biaya produksi akan naik 3,3%.

Direktur IRESS Marwan Batubara mengatakan, mengingat kontribusi pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebagai energi primer sangat besar yakni sekitar 60%, maka naik turunnya harga batubara dalam setahun terakhir telah meningkatkan BPP listrik secara signifikan. “Untuk itu peran pemerintah membuat kebijakan dan peraturan terkait harga batubara untuk melindungi kepentingan PN dan rakyat sangat besar.”

“Jika pemerintah mampu membuat peraturan khusus atau harga gas yang murah untuk sektor industri maka seharusnya pemerintah pun harus bersikap sama untuk menetapkan harga khusus batubara bagi PLN,” lanjutnya.

“Kenaikan harga batubara dunia setahun terakhir telah membuat para produsen atau kontraktor tambang batubara menikmati keuntungan atau windfall profit yang sangat besar. Hingga Desember 2017 diperoleh informasi bahwa dengan kenaikan harga tersebut para kontraktor telah memperoleh windfall profit sekitar Rp. 60-70 triliun. Dalam hal ini tentu saja pemerintah pun memperoleh tambahan penerimaan pajak dan bagi hasil yang cukup besar yakni sekitar Rp. 12- 15 triliun,” kata Direktur IRESS ini.

“Namun di sisi lain karena besarnya konsumsi batubara PLN untuk energi primer pembangkit- pembangkit listriknya, kenaikan batubara justru menjadi tambahan biaya yang cukup besar terhadap BPP listrik. Tambahan biaya ini jelas berpengaruh terhadap biaya BPP listrik. Itula sebabnya mengapa PLN meminta pemerintah untuk membuat dan menetapkan kebijakan harga batubara khusus bagi PLN. Kalau tidak, pemerintah atau PLN perlu akan menaikkan harga listrik,” sambungnya.

“Seperti disinggung di atas, pemerintah menolak permintaan PLN tersebut dan sebaliknya pemerintah malah meminta PLN melakukan efisiensi. Padahal jika ditilik lebih seksama, kenaikan batubara dunia telah mendatangkan windfall profit bagi para kontraktor batubara, ”sedikit” kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi pemerintah dan nestapa tambahan bagi PLN serta berpotensi mendatangkan kerugian bagi rakyat jika tarif listrik naik. Bagaimana mungkin pemerintah bergeming dan enggan melakukan hal-hal obyektif dan berkeadilan melihat paradoks dan ketidakadilan ini.” tegasnya.

Reporter: ms80km
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*