Deklarasi Kampanye Damai, Panwaslu Kota Bogor Minta Paslon Agar Tidak Lakukan Politik Uang dan SARA

Ketua KPUD Kota Bogor bersama pasangan calon walikota dan wakil walikota Bogor saat Deklarasi Kampanye Damai, Minggu 18/02/2018 (dok. KM)
Ketua KPUD Kota Bogor bersama pasangan calon walikota dan wakil walikota Bogor saat Deklarasi Kampanye Damai, Minggu 18/02/2018 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Deklarasi damai Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor di GOR Pajajaran, Minggu 18/02/2018.

Hadir dalam acara tersebut Ketua KPUD Kota Bogor dan jajarannya, Pelaksana Tugas (PLT) Walikota Bogor Usmar Hariman, Kapolresta Bogor, Ketua DPRD Kota Bogor, Dandim 0606 Kota Bogor, Kepala Kejaksaan Kota Bogor, Kapolresta Bogor, Ketua Panwaslu Kota Bogor, dan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bogor 2018 serta para pendukung.

Dalam sambutannya Ketua KPUD Kota Bogor Undang Suryatna mengatakan, “Deklarasi Kampanye damai Pilkada ini dilaksanakan serentak secara nasional hari ini.”

“Kampanye pemilihan adalah kegiatan pasangan calon dalam menawarkan visi misi dan program yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih masyarakat Kota Bogor,” ungkapnya

“Setiap Paslon wajib membuat visi dan misi serta program yang sesuai dengan rencana pembangunan panjang daerah Kota Bogor, visi misi dan program pasangan calon dapat disampaikan pada masa kampanye yaitu pertemuan terbatas, dialog, pemasangan alat peraga kampanye, serta bentuk kegiatan kampanye lainnya yang tidak melanggar peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Undang.

Ketua KPUD berpesan, “dalam masa kampanye materi kampanye harus menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, menjaga moralitas dan nilai – nilai agama serta jati diri Bangsa.”

Di tempat yang sama Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor (Panwaslu) Kota Bogor Yustinus Eliyas Mau mengatakan, bahwa Panwaslu Kota Bogor berdasarkan Undang-undang adalah Lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu. “Dalam hal ini Paswaslu Kota Bogor mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota Bogor dan Wakil Walikota Bogor,” jelasnya.

“Kami Panwaslu Kota Bogor yang sesuai dengan Undang-undang melakukan pengawas melekat pada KPUD Kota Bogor dimana tahapan-tahapan kampanye Pemilu tidak lepas dari pengawasan Panwaslu Kota Bogor,” ungkapnya saat sambutan.

“Kami mengajak kepada Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bogor serta jajarannya untuk tidak melakukan politik uang, serta politisasi SARA,” itu sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*