Awal Tahun, 3 Kades di Bogor Sudah Terjerat Kasus Korupsi

Kapolres Bogor AKBP Andy Moch. Dicky memimpin Press Relesae di Polres Bogor, Kamis 1/2, terkait penangkapan Kades Batutulis, Kecamatan Nanggung, dalam kasus penyelewengan dana RTLH (dok. KM)
Kapolres Bogor AKBP Andy Moch. Dicky memimpin Press Relesae di Polres Bogor, Kamis 1/2, terkait penangkapan Kades Batutulis, Kecamatan Nanggung, dalam kasus penyelewengan dana RTLH (dok. KM)

BOGOR (KM) – Tiga kepala desa di Kabupaten Bogor terjerat kasus dugaan korupsi pada awal 2018. Terakhir, Kepolisian Resor Bogor menangkap Kepala Desa Gunung Putri karena dugaan pungutan liar dalam proses administrasi pembelian tanah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor Deni Ardiana menyatakan ketiga kades tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya.

“Tapi pemberhentian sementara setelah status hukum mereka jelas,” kata Deni pada Awak media, Jumat (2/2/2018).

Selama periode kepemimpinan Bupati Bogor Nurhayanti, tercatat ada tujuh kepala desa tersangkut kasus serupa. Dari ketujuh kades, salah satu di antaranya telah diberhentikan secara permanen setelah ada keputusan pengadilan yang menyatakannya bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum.

Selama 2017, tiga kepala desa diberhentikan sementara setelah dijadikan tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Mereka adalah Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas, Kepala Desa Banjarbaru Kecamatan Ciawi, dan Kepala Desa Hambalang Kecamatan Citeureup.

Sementara tiga kasus di awal 2018 antara lain kasus proyek infrastruktur fiktif yang menjerat Kades Tamansari Kecamatan Tamansari inisial GS, kemudian ED Kades Batutulis Kecamatan Nanggung terjerat korupsi dana bantuan rumah tidak layak huni, dan terakhir MM Kades Gununung Putri karena kasus pungutan liar pengurusan administrasi tanah.

Dari ketujuh kasus itu, Deni mengakui tiga kasus di antaranya berkaitan dengan korupsi dana bantuan Rutilahu.

“Kami menghormati proses hukum yang berlaku, karena masih menggunakan asas praduga tak bersalah,” kata dia.

Namun demikian, iya mengaku belum mendapatkan laporan perkembangan proses hukum terkait kasus-kasus yang menjerat para kades tersebut.

Reporter: Ayub
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*