Pemkot Bogor Siapkan Rp. 14 Miliar untuk Pilkada 2018

Ilustrasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 Ilustrasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018

KOTA BOGOR (KM) – Pemerintah Kota Bogor menyiapkan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk kegiatan pengamanan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor tahun 2018.

Dana sebesar kurang lebih Rp 14 miliar itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) demi menyukseskan Pilkada Serentak.

“Anggaran 14 miliar ini untuk keseluruhan tahapan Pilkada yang sudah bergerak sejak September hingga nanti pelantikan,” ujar Sekda Kota Bogor, Ade Sarif Hidayat usai menghadiri Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Praja Lodaya 2018, di Mako Polresta Bogor, Kedung Halang, Kota Bogor, Jumat (05/01/2018).

“Dengan anggaran pengamanan ini serta kekompakan dari teman-teman Muspida yang luar biasa di setiap tahapan Pilkada juga sebagai jaminan bagi keamanan di Kota Bogor. Pasalnya seperti yang dipahami, Pilkada ini ranahnya politik yang khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib bersikap netral dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

“Sudah kami sampaikan kepada ASN tidak ada yang boleh berpihak kepada paslon manapun. Kami akan ambil sikap jika ada ASN yang terlibat dengan teguran tertulis, penurunan pangkat hingga diberhentikan dari jabatannya,” tegas Ade.

Sementara itu, Kapolresta Bogor, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan, apel ini untuk mengecek kesiapan personil dan sarana prasarana Polri, agar apa yang direncanakan berjalan optimal demi menciptakan kondisi pemilu yang kondusif.

Sedikitnya, 1.800 kekuatan personil dari Polri dan TNI di kerahkan dari sejak Pra Pilkada hingga Pilkada, termasuk pengawal pribadi bagi masing-masing Paslon, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Kami juga berterima kasih atas anggaran pengamanan Pilkada sehingga bisa menyukseskan Pilkada 2018. Sebab untuk suksesnya Pilkada serentak diperlukan sinergitas antara Polri, pemerintah dan masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, Polda Jabar juga sudah membentuk satgas siber mengingat ancaman krusial yang harus diwaspadai saat tahapan Pilkada yakni berita di media sosial seperti hoax, hate speech, black campaign, sampai kecurangan Pilkada. Dengan adanya satgas siber bisa mudah terdeteksi dan ditindak.

“Kami menghimbau masyarakat harus dewasa dan cermat mengamati media sosial agar tidak gampang terprovokasi dan paslon untuk mematuhi aturan yang ada,” pungkasnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*