PAN: “Ada Kontradiksi Antara Gembar-Gembor Jokowi Tentang Swasembada Beras dan Rencana Pemerintah untuk Impor Beras”

JAKARTA (KM) – Terkait rencana pemerintah untuk mengimpor 50 ribu ton beras ketan dan 500 ribu ton beras konsumsi umum, Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku bahwa rencana tersebut belum mendapatkan rekomendasi dari kementerian terkait.

“Dari penelusuran kami, belum mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis terkait,” ucap Sekjen PAN Yandri Susanto saat konferensi Pers di ruang PAN, Kompleks DPR RI Jakarta, Senin 21/1.

Lebih lanjut, kata Yandri yang juga anggota DPR Komisi II itu, “menurut UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, jika saja para pengimpor ingin mengimpor pangan harus ada rekomendasi atau izin dari kementerian terkait, oleh karena itu menurut kami, jika tetap dilaksanakan oleh pengimpor, maka ini melanggar UU. Olehnya, kami minta ini diawasi ketat oleh penegak hukum, KPK, Polisi, Jaksa dan DPR, sehingga penegakan hukum benar-benar ditegakkan,” ucap Yandri.

Selain itu kata Yandri, pemerintah akan mengimpor garam 3,7 juta ton, sementara yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Kelautan hanya 2,1 juta ton. “Ada kelebihan 1,6 juta ton. Itu berpotensi penyelewengan atau melanggar UU tadi, sekali lagi kami minta, ini diawasi terutama aparat hukum, sehingga UU itu bisa ditegakkan dan menjerat siapun yang melanggar UU tersebut,” tegas politisi PAN itu.

Khusus untuk impor beras 500 ribu ton, Yandri menegaskan bahwa PAN sudah menolak, karena berbarengan dengan panen petani dan dinilai “sangat merugikan” petani.

“Tadi saya komunikasi dengan salah satu Gubernur bahwa mereka makan surplus 1,6 juta ton beras, artinya tidak perlu impor dan sudah berapa banyak dari Mentan bahwa kita swasembada beras, karena triliunan rupiah sudah digelontorkan ke kebijakan swasembada beras dan ketika hari ini pemerintahan Jokowi mengimpor beras maka ada anomali pernyataan, ada semacam kontradiktif antara pengeluaran negara untuk swasembada beras dengan kenyataan yang ada sekarang dimana pak Jokowi dan Mentan gembar-gembor soal swasembada beras,” imbuhnya.

Hal lain lanjut Yandri, seperti persoalan yang ada di Papua, “setiap tahun puluhan triliun uang yang masuk ke sana, tetapi kita sangat prihatin karena di Asmat itu banyak bayi meninggal karna gizi buruk.”

“Saya kira perlu dibicarakan secara mendalam dan dievaluasi secara komprehensif, sebetulnya ada apa dengan anggaran yang sebesar itu, ada apa kok Papua masih tertinggal,” jelasnya.

“Tertinggal di infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, ini mandeknya di mana? Karena dana selalu habis tapi implementasiya tidak terasa oleh rakyat Papua.”

“Selain itu, pemerintah pusat yang menggelontorkan anggaran melalui Kementerian Keuangan, coba itu dievaluasi secara mendasar,” terangnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA