KUPAS KOLOM: Tujuan Nasional Negara Makmur; Negara Sejahtera, Tujuan yang Salah Kaprah

Oleh Dr. Kun Nurachadijat*
Di Kupas Merdeka ini, mari kita kupas apa perbedaan pembangunan ekonomi dan pembangunan kapitalisme. Karena jaman now, keduanya sering disamakan satu dengan lainnya. Padahal istilah Ekonomi dan Kapitalisme itu sendiri, secara hakekat memiliki jurang pembeda yang sangat lebar.

Banyak ekonom yang mendefinisikan apa itu ekonomi, sebut saja Lipsey, Samuelson, Ayers dan lainnya, intinya dalam bahasa sederhana cara manusia memenuhi Kebutuhannya atau Needs.

Kebutuhan manusia untuk dipenuhi pun beragam, menurut Maslow ada spektrum kebutuhan pada setiap manusia, kebutuhan sandang, pangan dan papan, kebutuhan keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Semua itu harus dipuaskan.

Koefisien GINI kita, per Juli 2017, 0,393 yang mengindikasikan bahwa kesenjangan antara si kaya & miskin sudah ada perbaikan 0,001 dari koefisien GINI tahun sebelumnya 0,394. Artinya penduduk Indonesia sudah mulai beranjak dari kebutuhan sandang pangannya ke kebutuhan yang lebih tinggi, yakni kebutuhan keamanan.

Ringkasnya, masyarakat kita kini sudah meminta kebutuhan keamanan untuk pemerintah hadirkan. Dan apabila kita lihat keadaan sosial politik kita, kepentingan-kepentingan tim sukses kontestan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang dibalut SARA, dampak proses Pemilu langsung serentak ini sangat tidak mendukung hal itu.

Lain halnya jika orientasi pembangunan lebih ke kapitalisme, justru keadaan “gejolak” demokrasi ini sangat mendukung. Karena money supply atau jumlah uang beredar seiring berjalannya proses demokrasi liberal ini membuat para pelaku yang terlibat Pilkada langsung terkena “multiplier effect” dari “sewa menyewa perahu”.

Mengapa konsep pembangunan kapitalisme cenderung teruntungkan dengan pilkada langsung ini? Karena definisi Kapitalisme itu lebih ke arah orientasi pemenuhan keinginan atau wants (yang penting banyak uang atau aset) sedangkan pembangunan ekonomi adalah pemenuhan Kebutuhan atau Needs seperti yang telah diurai di atas.

Sehingga secara hakekat, jargon yang sering digunakan para kontestan yakni menuju masyarakat sejahtera, itu lebih sejalan dengan pembangunan kapitalisme yang membanyak kepemilikan atas aset. Sedangkan jika orientasi pembangunan ekonomi, seharusnya yang dikedepankan adalah tujuan untuk Kemakmuran, karena banyak aset belum tentu bahagia.

Dan dalam konteks sosial politik seperti sekarang ini, penumpukan aset belum tentu juga diperoleh dari produktifitas atau kompetensi. Asal yang didukung senang, itupun sangat mungkin membuat aset bertambah, bahkan berlipat.

Ditambah lagi tujuan nasional negara, BUKAN Kesejahteraan, namun Merdeka, Bersatu, Berdaulat Adil dan MAKMUR.

*Ekonom Iluni UI, Praktisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengamat Pendidikan Universitas Pakuan.

Kabid Ideologi & Politik FKDM kota Bogor.
Kalitbang Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia.

KB FKPPI, Trainer Nasional NDP HMI.

Sekjen DPP Parfi.

Founder, Visi Merah Putih

Leave a comment

Your email address will not be published.


*