KUPAS KOLOM: “Internal Rate of Political Return” – Menghitung Kelayakan Keputusan Politik Di Luar Kuasa Studi Kelayakan Usaha Biasa

Oleh Dr. Kun Nurachadijat*

Iseng-iseng baca buku dengan judul Manajemen Portofolio & Investasi, tertulis bahwa investasi adalah “komitmen saat ini atas uang atau sumber daya lain dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan”. Itu definisi investasi dari sang pengarang buku tersebut, Bodie, Kane, dan Marcus.

Masih seputar investasi, bila seseorang memiliki dana Rp 1.000.000.000, maka jika diputarkan di suatu usaha, dan ingin memiliki keuntungan Rp 500.000.000 dalam 5 tahun, maka cukup 500.000.000/5 = Rp 100.000.000 @tahun. Ini menggunakan penghitungan sistem Pay Back Periode.

Ada dua lagi sistem penghitungan feasibility dalam suatu Studi Kelayakan: Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV) yang masing-masing mencari faktor diskonto tahun ke-x dimana membuat IRR sama dengan nilai RRR (Required Rate of Return) atau Cost of Capital alias biaya modal.

Dan suatu bisnis itu baru dinyatakan layak jalan apabila IRR > RRR. Gampang-gampangnya, setiap komitmen penaruhan modal diharapkan bisa berjalan jika rate keuntungan usaha nyatanya alias sektor riel lebih besar dari bunga simpan uang di bank (rate deposito bank).

Dalam konteks pagelaran demokrasi serentak tahun ini, sudah rahasia umum bahwa mereka yang terdaftar sebagai kontestan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terutama bagi yang “isi tas” nya tidak “tajir” diperlancar oleh sponsor.

Dan apabila bicara masalah kesepakatan atau perjanjian komitmen, meminjam analisa Studi Kelayakan, misalnya, pesponspor memberi dukungan Rp 1.000.000.000, dengan memggunakan menggunakan dengan IRR 10% (asumsi RRR dibawah 10%) selama 5 tahun, maka diperoleh Rp 100.000.000/tahun.

Yang menggelitik, sekarang bagaimana pula dengan pengembalian per tahun atas Rp 70 Milyar untuk “sewa perahu” seperti yang mencuat dalam pemberitaan baru-baru ini?

Hal itu terang benderang di luar kuasa Analisa Studi Kelayakan bisnis. Harus menggunakan analisa politik, hitungannya Internal Rate of Political Return yang sarat kepentingan pragmatis dan cenderung Machiavellian.

*Ekonom iluni UI, Praktisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Doktor Iluni Universitas Pakuan.

Kabid Ideologi & Politik FKDM Kota Bogor. Waketu Bid Organisasi DK3B.
Kalitbang Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia.KB FKPPI, Trainer Nasional NDP HMI. Sekjen DPP Parfi.

Visi Merah Putih Founder.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*