Komnas Anak: “Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Tobasa Diketahui oleh Ibu Kandungnya”

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait memberikan keterangan pers tentang gerakan perlindungan anak sekampung (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Kejahatan seksual terhadap anak di wilayah hukum Tobasa terulang kembali. Perlakuan bejat dan biadab ini dilakukan oleh ayah kandungnya berinisial JS (38) dan paman (tulang) korban sendiri MN (33). Perlakuan bejat yang dilakukan JS dan MN warga Desa Nadeak Napitu, Kecamatan Silaen, Tobasa dilakukan berulang-ulang sejak korban berusia 12 tahun hingga akhir tahun 2017. Akibat perlakuan biadab ayah dan paman korban ini, korban saat ini mengandung 4 bulan dan mengalami depresi berat.

Dari informasi yang dihimpun Tim Relawan Investigasi Cepat Komnas Anak di Tobasa, sungguh diluar dugaan bahwa perlakuan bejat yang dialami korban ini justru diduga diketahui oleh ibu korban. Menurut keterangan korban kepada pihak kepolisian dan informasi yang dihimpun dari warga masyarakat Deda Nadeak Napitu, setelah ibu korban mengetahui anaknya hamil, untuk menghilangkan bukti perlakuan Ayah dan Pamannya itu ibu korban justru diduga berinisiasi dan memerintahkan korban minum obat untuk menggugurkan kandungannya.

“Untuk memberikan dukungan moral dan psikososial terapi terhadap korban, Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga pelaksana tugas dan fungsi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia bersama pegiat perlindungan anak di Toba Samosir Jumat 2/2 mendatang berencana menemui korban dan warga masyarakat Desa Nadeak Napitu dan hari Sabtu 3/2 akan bertemu dengan Kapolres Tobasa dan penyidik Unit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) untuk melakukan koordinasi penegakan hukum atas peristiwa kejahatan kemanusiaan ini,” ungkap Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak kepada media Minggu 28/01 di Jakarta.

Arist menambahkan, mengingat kasus kejahatan seksual yang dilakukan terduga ayah dan paman korban di Desa Nadeak Napitu ini merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) setara dengan tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme, dalam kunjungan Komnas Perlindungan Anak di Polres Tobasa Sabtu yang akan datang pihaknya akan mendorong Polres Tobasa untuk berkenan menjerat tersangka dengan Ketentuan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002, junto UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sehingga Jaksa Penunut Umum (JPU) dapat menuntut pelaku dengan acaman pidana minimal 10 tahun dan maksimal pidana penjara 20 tahun dan dapat ditambahkan dengan pidana tambahan fisik seumur hidup dan hukuman tambahan kastrasi atau kebiri melalui suntik kimia dan dapat ditambahkan pula dengan tambahan hukuman sepertiga dari pidana pokoknya.

“Dan jika ibu korban terbukti dan meyakinkan ikut serta atau mendukung terjadi kejahatan seksual ini, ibu korban juga dapat dijerat pudana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun.

“Dan yang terpenting tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual,” tambah Arist.

Reporter: Red

Leave a comment

Your email address will not be published.


*