Fadli Zon: “Dulu Mengatakan Tidak Boleh Rangkap Jabatan, Kok Sekarang Boleh?”

JAKARTA (KM) – Rangkap jabatan oleh beberapa menteri yang belum lama ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo banyak menimbulkan pertanyaan dari beberapa pihak.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, “pertama kita harus melihat ini sebagai hak preogratif Presiden, Presiden yang mempunyai hak bahwa seorang menteri itu rangkap jabatan atau tidak, karena mentri juga dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden,” tutur Fadli saat ditemui wartawan Selasa 23/1, Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen.

“Dulu Presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh. Saya rasa kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan,” sambungnya.

Fadil menilai, mungkin presiden punya pertimbangan-pertimbangan lain. “Tapi saya tidak tahu, saya kira kita serahkan itu kepada Presiden sendiri,” sambungnya.

“Saya kira presedennya tidak konsisten, antara kebijakan dengan pelaksanaan. Ketidakkonsistenan ini dampaknya buruk. Misalnya dari awal boleh ya boleh, kalau tidak ya tidak,” kata Fadli.

“Tapi ketidakkonsistenan ini menunjukan bagaimana tidak adanya satu prosedur tetap yang baku, saya kira bisa menjadi contoh kepada yang lain,” ucap Politisi Gerindra itu.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*