Dianggap Meresahkan, Nelayan Laporkan Tambang Pasir Timah ke Polda Babel

Baba (48), perwakilan masyarakat Desa Rambat, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Babel (dok. KM)
Baba (48), perwakilan masyarakat Desa Rambat, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Babel (dok. KM)

BABEL (KM) – Lantaran aktifitas tambang inkonvensional (TI) apung dianggap mengganggu mata pencaharian para nelayan, sedikitnya 10 orang perwakilan nelayan asal Desa Rambat dan Air Nyato, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Rabu (17/1/2018) siang mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung (Polda Kep Babel).

“Jadi kami datang ke sini memohon kepada pihak aparat kepolisian ini untuk menindaklanjuti TI yang ada di perairan Desa Rambat dan sangat meresahkan masyarakat khususnya kami sebagai masyarakat nelayan,” kata seorang perwakilan nelayan asal Desa Rambat, Baba (48) saat ditemui di gedung Ditreskrimsus Polda kep Babel, Rabu (17/1/2018).

Menurutnya, keresahan sebagian besar nelayan di desa setempat lantaran aktifitas penambangan pasir timah atau TI apung ilegal itu justru sudah merambah kawasan daerah aliran sungai (DAS) termasuk kawasan hutan bakau (mangrove).

“TI apung yang berada dalam sungai… wilayah bakau,” katanya.

Kendati para nelayan setempat menurut ia sesungguhnya tidaklah melarang para pihak penambang untuk melakukan aktifitas penambangan pasir timah (TI apung) di wilayah perairan setempat.

“Pekerjaan mereka kami tidak mempermasalahkan atau pun melarang mereka tapi karena kami ini sudah terkena dampak dari aktifitas itu maka kami datang ke sini karena aparat kepolisian yang lebih berhak menangani hal itu,” terangnya.

Alasan lainnya pihaknya melaporkan soal aktifitas ratusan ponton TI apung yang sampai saat ini masih saja beroperasi di kawasan DAS atau bakau di desa setempat lantaran pihaknya mengkhawatirkan akibat maraknya aktifitas penambangan pasir timah ilegal tersebut justru akan menimbukan konflik di kalangan masyarakat desa setempat.

“Jadi kami mohon agar ditertibkan karena untuk menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bentrok sesama warga. Nah ini yang sangat kami khawatirkan,” tegas Baba.

Dijelaskanya, aktifitas ratusan TI apung tersebut sesungguhnya telah berlangsung relatif cukup lama, hanya saja sebelumnya aktifitas TI apung itu justru beroperasi cukup jauh dari kawasan sungai (DAS) atau bakau, namun akhir-akhir aktifitas TI apung di desanya malah sudah masuk ke kawasan DAS dan bakau desa setempat.

Sementara Kabid Humas Polda kep Babel, AKBP A Mun’im saat dikonfirmasi terkait sejumlah perwakilan nelayan asal Bangka Barat, Rabu (17/1/2018) pekan lalu mendatangi Polda kep Babel guna melaporkan aktifitas TI apung tersebut, mengatakan bahwa itu adalah kewenangan pihak Ditpolair Polda kep Babel.

“Silahkan mereka melaporkan ke pihak Ditpolair Polda kep Babel,” kata A Mun’im saat dihubungi melalui nomor ponselnya, Rabu (17/1/2018) malam sekitar pukul 19.22 WIB.

Reporter: Suryadi L
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*