Tuntut Pengungkapan Kasus Korupsi Kedelai Pula Non Kawasan 2015, AMPAT Akan Geruduk 3 Kantor Pemprov Aceh

"AMPAT" menuntut pihak penegak hukum segera tetapkan tersangka, kasus Bansos Kedelai Tahun 2015 senilai 14 Milyar. (dok. KM)

ACEH TIMUR (KM) – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Aceh Timur (AMPAT), akan melakukan orasi atau unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Kantor BPKP Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh pada Selasa, 9 Januari mendatang, terkait kasus korupsi kedelai pola non kawasan tahun 2015 senilai 14 milyar lebih yang sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya dilakukan oleh AMPAT di depan kantor Bupati dan Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada 9 Oktober 2017, terkait penetapan tersangka kasus tersebut.

Namun pihak Kejari dan Pemda Aceh Timur mengatakan belum bisa menetapkan tersangka karena harus menunggu hasil audit dari BPKP, dan keduanya berjanji untuk meminta pihak BPKP segera mengaudit kasus tersebut. Namun sampai saat ini kasus korupsi kedelai pola non kawasan tahun 2015 masih menunggu hasil audit.

Hal ini mendapat komentar yang berbeda oleh koordinator aksi Muhammad Furqan yang didampingi oleh aktivis dan advokat Yunan Nasution.

“Sangat kecewa terhadap BPKP yang dinilai lambat mengaudit kerugian Negara dalam kasus tersebut,” ujar Furqan pada Kamis, 21/12/2017.

“Kami menilai pihak BPKP sengaja memperlambat untuk mengaudit kerugian Negara dalam kasus yang dilaporkan pada tahun 2016 ini, karena sampai sekarang masih belum bisa ditetapkan siapa yang bermain dalam kasus tersebut hanya terkendala dengan hasil audit BPKP,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu Yunan Nasution juga mengatakan, “Kami sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Polda Aceh untuk aksi kami selanjutnya, kemarin Rabu 20/12 dengan Nomor Agenda : 41/10/0/XII/2017.”

“Aksi ini kami lanjutkan karena kami melihat pemerintah diam seribu bahasa, kali ini kami akan minta Gubernur Aceh untuk angkat bicara karena kasus korupsi bukan sepenuhnya kesalahan pelakunya, melainkan kurangnya pengawasan dari pemimpin,” sambungnya.

Sebelumnya, wartawan juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak Kejari Aceh Timur tentang perkembangan kasus kedelai tersebut

“Kasus kedelai masih belum diproses ke tahap penetapan tersangka, karena masih menunggu hasil audit dari BPKP untuk melihat berapa kerugian Negara dalam kasus tersebut. Jika Negara tidak rugi bagaimana kita bisa menetapkan tersangkanya?” ujar Khairul Nizam, Kanit Intel Kejaksaan Negeri Idi pada Selasa, 20/12/2017.

Reporter: ZK
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*