PT. CPI Duri Disinyalir Buang Limbah B3 Sembarangan, Pemerintah Dituntut untuk Bertanggungjawab

Foto pada tahun 2017 baru-baru ini, dugaan pencemaran Limbah B3 sudah ditimbun oleh PT CPI - Duri (dok. KM)
Foto pada tahun 2017 baru-baru ini, dugaan pencemaran Limbah B3 sudah ditimbun oleh PT CPI - Duri (dok. KM)

PEKANBARU (KM) – Perusahan minyak terbesar di Riau, PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) disinyalir telah melakukan pembuangan limbah hasil produksinya yang mengandung Bahan Berbahaya Beracun (B3) sembarangan dan tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Sayangnya, pihak perusahaan justru menuding pekerjaan dan kebijakan mereka juga jadi tanggung jawab otoritas pemerintah terkait.
“Dalam pelaksanaan program lingkungan tersebut, PT. CPI senantiasa bekerjasama dengan SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan otoritas pemerintah terkait lainnya guna memastikan keberhasilan program tersebut,” ungkap Danya Dewanti selaku Manager Corporate Communications Chevron yang menjawab pertanyaan wartawan melalui email.

Sebelumnya, persoalan limbah ini pernah mendapat sorotan tajam dari LSM Lembaga Penyelamatan dan Pemanfaatan Aset Negara Republik Indonesia (LPPAN RI) yang mengirimkan surat ke PT. CPI, tapi sampai berita ini diturunkan surat dari LSM LPPAN tidak pernah dijawab perusahaan yang jadi “raja minyak” di Riau ini.

Lebih lanjut Danya Dewanti menegaskan bahwa program pengelolaan tanah yang terdampak minyak bumi dari operasi migas dijalankan sesuai hukum dan peraturan Indonesia serta ketentuan Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract PSC) yang berlaku. PT CPI merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia yang mengelola aset-aset negara di Blok Rokan di Provinsi Riau dan bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Dalam surat yang dikirimkan pihak PT CPI melalui email juga disebutkan bahwa program lingkungan merupakan bagian dari kegiatan operasi minyak dan gas bumi PT CPI yang diatur dalam PSC. Merujuk pada PSC Blok Rokan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan operasi migas yang tercakup dalam PSC tersebut, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan pada aspek-aspek utama operasional, finansial dan investasi, termasuk kegiatan di bidang lingkungan.

Semetara itu Ketua Umum LPPAN RI, Amir Muthalib kepada media mengatakan sinyalemen adanya pembuangan limbah B3 dari PT CPI di dekat area pemukiman masyarakat sekitar Gathering Station Bekasap 11, Duri.

Dikatakan Amir, limbah itu dibuang begitu saja di pinggir anak sungai Pudu sejak lama. Akibat limbah B3 itu sangat berbahaya bagi makhluk hidup, termasuk air sungai.

“Kami yakin sekali limbah itu telah dibuang dengan sengaja dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku untuk pembuangan limbah B3 dari pemerintah. Kami sudah menyurati mereka secara resmi dan mempertanyakan hal ini. Tapi sampai hari ini tidak ada jawaban dari PT CPI,” ungkap Amir.

Sewaktu dilakukan investigasi langsung ke lapangan Selasa (26-12-2017) yang diikuti Humas PT CPI Duri, pihak LSM LPPAN RI, dan media, ternyata lokasi itu sudah ditimbun dengan tanah galian. Namun, hal itu tidak dapat menutupi bahaya limbah yang sudah terlanjur ada di daerah itu.

Pada saat itu, terlihat jelas lokasi yang berada di antara kebun sawit itu sudah di ujung tanah, dan terlihat sekali tanah itu masih baru dan berbeda dengan tanah di sekitarnya. Dalam penimbunan itu juga menutup jalin anak sungai Pudu sehingga air anak sungai itu hanya berupa rembesan saja.

Bahkan, kondisi penimbunan itu tidak ada penjelasan. Jika bertujuan untuk membangun jalan, tidak ada jalur jalan di sana karena kebun sawit dan belukar. Jika untuk penimbunan akan ada pembangunan tidak juga karena area Bekasap 11 itu cukup jauh dari pusat pembanguan.

Untuk itu LSM LPPAN RI meminta pihak perusahaan dapat mengklarifikasi alasan mereka melakukan itu. Sedangkan pihak LSM mengklaim pihak PT CPI telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 98 ayat 1, Pasal 69 ayat 1 huruf b, Pasal 108 ayat 1 huruf a, Pasal 1 huruf 109 dan Pasal 110. Selain itu juga diduga melanggar UU tentang Kehutanan.

Pihak PT CPI sendiri yang turut mendampingi investigasi tidak memberikan keterangan apapun dan mereka mengatakan hal itu harus ditanyakan langsung ke main office Rumbai.

Sementara di tempat lain Ketua Komunitas Selamatkan Gajah dan Lingkungan Indonesia Dantes Sianipar mengatakan bahwa limbah yang berada di area Chevron Bekasao sudah di ambang bahaya.

“Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri ada gajah minum air limbah dari anak sungai yang ada di area produksi Bekasap 11. Setelah itu gajah tersebut menggelepar dan akhirnya gajah tersebut sakit. Artinya air limbah dari anak sungai tersebut mengandung racun. Diduga gajah-gajah itu sakit akibat minum air limbah anak sungai yang ada di area produksi Bekasaf 11,” tegas Dantes.

Reporter: AMIR/RED
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*