Praktisi Hukum: Permasalahan Revitalisasi Blok F Pasar Kebon Kembang, Diduga ada Politik Uang dan Kekuasaan

KOTA BOGOR (KM) – Pernyataan yang muncul dari Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) Kota Bogor Andri Latif di beberapa media mengenai pembangunan revitalisasi Blok F Pasar Kebon Kembang mendapat respon dari Praktisi Hukum yang juga Aktivis 98.
“Progres apanya, hingga hari ini belum ada kejelasan revitalisasi Blok F. Kalau memang jelas siapa, dari mana pihak yang akan melaksanakan pekerjaannya?” ucap Budi Suryadi Putera kepada KupasMerdeka.com, Selasa 19/12/2017.

“Sudah jangan bohongi masyarakat, apalagi para pedagang yang ada di Pasar Kebon Kembang, sudah jelas masih adanya penolakan dari para pedagang yang nanti akan di alihkan ke Blok F.”

“Saat ini saya mempertanyakan kemana peranan Walikota Bogor Bima Arya, selaku pemimpin harusnya bertindak cepat terhadap kisruhnya permasalahan pedagang,” kata Budi.

“Patut diduga kalau hanya diam selaku Walikota tanpa ada tindakan ketegasan kebijakannya, jelas adanyanya permainan politik, baik politik uang maupun politik kekuasaan.” 

“Walikota yang lulusan Doktor dari luar negeri hanya sekedar menyelesaikan permasalahan pedagang-pedagang di Pasar Kebon Kembang tidak mampu,” ketus Budi.

Ia pun menyarankan agar Walikota Bogor belajar langsung kepada Presiden Joko Widodo, yang menurutnya berhasil menata PKL saat ia masih menjabat sebagai Walikota Solo. 

“Apa salahnya coba untuk sedikit mengakui kegagalannya dari permasalahan pedagang di Pasar Kebon Kembang, saat ini Presiden Joko Widodo menetap kerja di Istana Bogor, coba untuk bertukar pikiran, karena Joko Widodo sukses dalam menata PKL ketika menjabat Walikota Solo.”

“Jangan jadi Walikota yang angkuh dan sombong karena merupakan lulusan luar negeri, ini Kota Bogor punya kultur dan budaya yang berbeda, jika tidak paham itu jelas Bima Arya gagal memimpin Kota Bogor,” pungkasnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*