PKS Protes Keras Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibukota Israel oleh AS

Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini (dok. KM)
Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yangmengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel terus menuai kecaman. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengecam pernyataan sepihak tersebut dan menilainya sebagai “pernyataan provokatif” yang mengancam kedamaian Timur Tengah dan mengoyak rasa perdamaian dan anti-penjajahan di seluruh dunia.

“Apa yang dilakukan Presiden Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel merupakan blunder politik pemerintahan AS. Apa motif dan tujuannya, pemerintah AS dan Kedutaannya di Jakarta harus menjelaskan karena ini sensitif bagi bangsa Indonesia bahkan dunia,” katanya.

Pernyataan itu, lanjut Jazuli, sama saja bentuk dukungan terhadap penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina dan melukai 1,7 milyar umat Islam dan umat-umat lain yang cinta perdamaian dan kedamaian dunia.

Ia menjelaskan, Indonesia sendiri punya posisi diplomasi yang jelas dan tegas atas Palestina. Sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945, Indonesia menentang penjajahan di atas dunia termasuk penjajahan Israel atas tanah dan rakyat Palestina.

“Pemerintah Indonesia selama ini selalu terdepan dalam mendukung upaya mewujudkan Palestina merdeka. Fraksi PKS mendukung penuh protes keras Pemerintah RI atas pengakuan sepihak Yerussalem sebagai Ibukota Israel atas dasar amanat konstitusi, solidaritas sebagai negara muslim terbesar dunia, dan atas dasar kecintaan pada perdamaian dunia dan antipenjajahan,” tegas Jazuli.

Anggota Komisi I ini mendesak Presiden Trump dan Pemerintah AS untuk menganulir pernyataannya atau pengakuan sepihak itu jika masih ingin dianggap sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sudah banyak kajian serta keputusan yang menegaskan Israel tidak memiliki hak atas Jerusalem. Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) bahkan telah mengeluarkan resolusi yang mengecam kegiatan penggalian arkeologi oleh Israel di Jerusalem. UNESCO menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

“Apa yang dilakukan pemerintah AS sama saja mengabaikan dan melanggar resolusi badan-badan dunia dan mengabaikan upaya perdamaian dan penghormatan atas hak asasi manusia,” pungkas Jazuli.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*