Galian Batu dan Pasir Ilegal Beroperasi di Kecamatan Tamansari Selama Puluhan Tahun

Lokasi galian batu dan pasir ilegal di Kecamatan Tamansari, Bogor (dok. KM)
Lokasi galian batu dan pasir ilegal di Kecamatan Tamansari, Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Galian pasir dan batu di wilayah Batu Gede yang meliputi 2 desa yaitu Desa Sukaresmi dan Desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, diduga tidak mengantongi izin.

Ketika KupasMerdeka.com melakukan investigasi ke lokasi penggalian pasir dan batu yang diduga ilegal itu, salah satu warga yang tak mau disebut namanya menjelaskan, “Memang betul pak, galian itu sudah lama sekali beroperasi. Tapi bapak kalau mau lebih jelas lagi tanya saja sama bapak Babay, salah satu staf Desa Sukaresmi karena dia lebih tahu sejarahnya,” tegasnya.

Ketika kupasmerdeka.com mengkonfirmasi kepada Babay, staf desa itu mengungkap bahwa galian tersebut sudah ada sejak lama.

“Ya, memang benar saya tahu masalah itu. Yang saya tahu galian pasir itu sudah beroperasi sejak kepemimpinan Presiden pertama Soekarno. Dan itu untuk pembuatan lapangan bola yang sekang sudah dikenal sebagai Gelora Bung Karno, dan untuk perizinannya sampai saat ini tidak ada,” paparnya.

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengeluaran izin usaha pertambangan (IUP) menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga setiap orang yang akan melakukan pertambangan wajib meminta izin terlebih dahulu dari pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan dan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam undang-undang pertambangan, selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga dapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan tanpa izin, sebagaimana telah diketahui di atas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Pasir Eurih, Adang, membenarkan adanya tambang ilegal di wilayahnya ketika dikonfirmasi melalu telepon selular oleh kupasmerdeka.com, Rabu sore (29/11).

Reporter: Budi
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*