Legislator: “Jangan Sampai Aset Dikelola Swasta Asing”

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (stock) Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (stock)

JAKARTA (KM) – Komisi V DPR menggelar rapat kerja dalam rangka untuk mendapatkan penjelasan terhadap wacana-wacana pemerintah yang di media menyangkut pengelolaan aset, khususnya berkaitan infrastruktur jalan tol, bandara, dan pelabuhan, Rabu 6/12.

“Tadi sudah kita dapatkan penjelasan masukan dari para anggota-anggota Komisi V untuk kita perlu mengadakan rapat kerja bersama, rapat kerja gabungan dengan Menteri BUMN, Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan, untuk kita bisa mendetailkan bagaimana program kerjasama antara pemanfaatan aset yang dikelola oleh pihak swasta itu,” jelas Ketua Komisi V, Fary Djemy Francis.

“Tadi juga dari teman-teman Komisi V menyarankan agar pengelolaan-pengelolaan asetnya nanti diberikan kepada BUMN dan BUMD dan juga tentu kepada pihak swasta,” sambung Djemy.

Lebih lanjut ucap Djemy, “terkait aset yang dijual, tadi kan sudah dijelaskan tidak ada aset yang dijual, tetapi pengelolaan aset dan pembiayaan itu juga menjadi penting dijaga sehingga memberikan ruang kepada pihak-pihak usaha kecil untuk bisa mendapatkan ruang masuk ke dalam dan juga pekerjaanya.”

“Selain itu, jangan sampai kalau nanti misalnya untuk swasta asing, karena kebanyakan orang asing yang dilibatkan dalam pengolaan itu, jadi itu intinya ya,” tutur Djemy.

Hal senada diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Tadi ada pembahasan yang cukup konstruktif satu hal terkait penjualan aset, itu nggak ada. Yang ada adalah kerjasama pengelolaan konsesi dengan waktu terbatas dan dengan dilakukannya ini pasti pembangunan bisa berjalan dengan baik karena ada satu kolaborasi antara pemerintah dan swasta,” ucap Menhub.

“Satu hal catatan yang diberikan DPR adalah kehati-hatian. Selama ini kita sudah lakukan kehati-hatian,” lanjut Budi.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*