KUPAS KOLOM: Kemenpora Belanja Smartphone, Play Station dan Meja Billiard, Tata Kelola Keuangan Negara Sangat Lemah

Ilustrasi
Ilustrasi

Oleh: Adri Zulpianto, S.H*

Hasil pemeriksaan atas pengadaan perlengkapan pada unit kerja Bagian Perlengkapan tahun anggaran 2016 diketahui bahwa terdapat belanja barang yang menghasilkan aset tetap berupa smartphone, PS4, laptop, kamera, mesin vacuum cleaner, meja billiard, meja pingpong dan peralatan sound system sebesar Rp.435.767.500,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Belanja Barang Kemenpora yang menghasilkan Aset Tetap tidak dikapitalisasi sebagai beriku:

1)Smartphone dan PS4 senilai Rp. 57.445.000,00,
2) Smartphone merk OPPO F1 CV. FMG 15.100.000,00,
3) Mesin Vacuum Cleaner CV. RCP 38.740.000,00,
4) Kamera CV. PA 25.250.000.00,
5) Sound System CV. PA 180.340.000,00,
6) Laptop Acer Switch CV. PA 22.100.000,00
7) Laptop Intel Core I5-6500U CV. RCP 12.292.500.00
8). Meja pingpong CV. SC 9.100.000,00
9) Meja billiard CV. SC 75400.000,00

Setelah konfirmasi dengan petugas gudang persediaan Kantor Pusat Kemenpora menyatakan bahwa barang-barang tersebut tidak masuk di gudang persediaan tetapi sebagian barang langsung disampaikan ke Rumah Dinas Menteri dan BPK tidak melakukan koreksi atas barang-barang tersebut karena tidak diketahui keberadaannya.

Ada pelanggaran kaidah kepatuhan dalam belanja tersebut, karena dalam belanja tersebut tidak melalui catatan sah keuangan Negara. Bahwa Hasil pemeriksaan atas dokumen Catatan Hasil Review 2016 menunjukkan bahwa tidak terdapat catatan khusus tentang penggunaan belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan belanja modal yang digunakan untuk belanja pemeliharaan sehingga RKA-K/L tersebut dianggap telah sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, belanja tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai asset tetap dan/atau aset lainnya. Ditambah lagi, belanja tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/20 13 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan LRA KemenporaTahun 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dengan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal masing-masing lebih saji (overstated) dan kurang saji (understated) sebesar Rp.982.309.143.

Daftar belanja ini menjelaskan kepada masyarakat bahwa ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola keuangan Negara. Lemahnya tata kelola keuangan Negara di pemerintahan bukan dikarenakan minimnya angka belanja pegawai dipemerintahan, melainkan lemahnya mental pemerintah tersebut.

Revolusi mental yang digaungkan bersamaan dengan nawa cita pemerintah menjadi tidak berimbang dengan kinerja kementerian. Banyak anggaran yang terbuang tanpa pengawasan menjadi satu masalah bersama, bukan masalah bagi pemerintah yang dinilai memiliki kesamaan, banyak bicara sedikit bertindak. Maka, sebagai masyarakat, perlu untuk serta aktif dalam mengawasi pemerintah, bukan hanya melihat bagaimana pemerintah menyajikan infrastruktur, tapi juga bagaimana realisasi keuangan Negara berjalan.

Kebijakan anggaran merupakan satu jalan bagaimana meningkatkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi jika dalam kelola keuangan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pribadi, sebagai rakyat harus bisa melihat lebih dalam daripada penyajian infrastruktur yang terjadi.

*Direktur Kajian dan Analisa Kebijakan, Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*