Idrus: Nasib Setnov di Golkar dan DPR Diputuskan Setelah Praperadilan

Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan kepada wartawan (dok. KM)
Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan kepada wartawan (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Partai Golkar menggelar acara Workshop Nasional dengan tema pengelolaan keuangan negara yang transparan. Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah petinggi Golkar seperti Aburizal Bakrie, Agung Laksono, PLT ketua umum Idrus Marham dan sejumlah anggota dan kader Golkar.

“Terkait aspirasi yang selama ini berkembang pasti diperhatikan dan selama ini juga banyak aspirasi dan banyak pikiran, banyak wacana dan usulan-usulan, bukan hanya datang dari DPD 1 tapi juga ada dari beberapa DPD,” ucap Idrus Marham sebelum memasuki acara Workshop Nasional, Jumat 1/12 di Hotel Merlyin, Jakarta Pusat.

Namun Idrus meyakini bahwa sampai hari ini, DPP Partai Golkar tetap konsisten pada keputusan Rapat Pleno pada tanggal 21 November yang lalu.

Salah satu keputusannya adalah bahwa posisi Setya Novanto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar maupun sebagai Ketua Umum DPR RI, akan segera dibahas setelah putusan praperadilan.

“Keputusan ini telah kita sosialisasikan baik pada Dewan Pembina dan beberapa Anggota Dewan Pakar maupun kepada Anggota Dewan Kehormatan dan juga DPD Partai Golkar [seluruh] provinsi Indonesia dan semua mendukung sepenuhnya keputusan rapat Pleno,” tambah Idrus. 

Terkait pertemuan Jusuf Kalla dengan Airlangga Hartarto tentang posisi Ketua Umum Partai Golkar, Idrus menjelaskan bahwa pertemuan tersebut “tidak bermasalah”. 

“Itu saya kira gak ada masalah semua. Pak JK mantan Ketua Umum Golkar yang sekarang jadi Wapres. Sementara pak JK itu adalah seorang tokoh yang sudah kita dukung dan menjadi keputusan partai Golkar disamping mendukung pemerintahannya sampai 2019, juga kita mendukung pencapresan Jokowi pada 2019 mendatang,” terang Idrus. 

Bahkan lanjutnya, Partai Golkar telah “berkomitmen” bahwa keberadaan Partai Golkar sebagai pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 itu harus memberikan nilai tambah. “Kalau kemenangannya pada 2014 lalu hanya 53%, maka kehadiran Golkar harus memberikan nilai tambah minimal 65% sehingga hubungan antara Jokowi dan Partai Golkar saya kira itu harus lebih produktif, harus lebih sinergis,” pungkas Idrus.

Menurutnya, dengan dukungan penuh tersebut, maka Jokowi punya tanggung jawab supaya Golkar tidak “semakin kecil.”

“Perolehan suara nya pada 2019 harus semakin meningkat juga. Saya kira pertemuan itu dalam kerangka seperti itu,” tutur Idrus.

“Terkait usulan dari DPD atau siapapun untuk Munaslub, nggak ada masalahnya, berapapun jumlahnya kalau kita itung-itung ketua disitu yang hadir sebanyak 1415 ketua yang hadir, jadi ada beberapa anggota, semua yang bertemu dengan pak Jokowi, semua menyampaikan ke saya dan sebagian besar bilang bahwa saya adalah plt [ketua umum] Golkar,” pungkasnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*