Presiden Bantah Anggapan Pembangunan Infrastruktur Bertujuan Politis

Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan seusai menghadiri acara Pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan tahun 2017 di Balai Kartini, Senin, 20 November 2017 (dok. Setpres) Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan seusai menghadiri acara Pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan tahun 2017 di Balai Kartini, Senin, 20 November 2017 (dok. Setpres)

JAKARTA (KM) – Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia bertujuan untuk “menyatukan segala penjuru Indonesia”. Ia mengaku bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara merata bukan hanya berbicara soal ekonomi dan mobilitas orang dan barang semata.

“Banyak yang melihat pembangunan infrastruktur ini adalah hanya berkaitan dengan ekonomi dan mobilitas logistik. Ya itu juga, tetapi yang paling penting menurut saya infrastruktur yang kita bangun ini adalah infrastruktur yang menyatukan negara kita Indonesia,” tegasnya saat memberikan sambutan di acara pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin, 20 November 2017.

“Kita melihat sendiri, bagaimana pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk memungkinkan pembangunan bandara-bandara di sejumlah pulau terpencil. Kita juga melihat bagaimana daerah-daerah terluar Indonesia mulai dibangun,” kata Jokowi.

“Inilah yang akan menyatukan kita. Bagaimana kita menyatukan 17 ribu pulau kalau infrastruktur kecil-kecil seperti itu tidak kita kerjakan?” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menyinggung soal pembangunan jalan Trans-Papua yang saat ini masih terus berlangsung. Menurutnya, bila pemerintah hanya mencari keuntungan ekonomi dan imbal politik semata, maka cukup baginya untuk membangun Pulau Jawa.

“Kalau mau hitung-hitungan ekonomi ya bangun di Jawa. Kembalian ekonominya lebih cepat. Atau mau kita kalkulasi hal yang berkaitan dengan return politik? Enam puluh persen penduduk ada di Jawa, ya bangun di Jawa saja. Imbal balik politiknya lebih besar. Tapi ini kan bukan itu,” ia menegaskan.

“Ini adalah pemerataan pembangunan. Bagaimana kita bisa menyatukan seluruh Tanah Air ini kalau ada ketimpangan infrastruktur antara barat dan timur yang sangat kelihatan?” tanya mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ketimpangan infrastruktur ini tidak akan terasa kalau tidak dilihat dengan mata kepala sendiri. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo berinisiatif untuk turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi. Bahkan, ke tempat-tempat yang berada di zona merah sekalipun.

“Dua tahun lalu saya terbang ke Nduga. Nduga itu masih pada posisi merah yang masih rawan sekali. Saat di Wamena saya minta ke Kapolri dan Panglima, saya sampaikan saya ingin ke Nduga. Kapolri dan Panglima menyampaikan ke saya, ‘Pak, ini daerah merah, sebaiknya Bapak tidak ke sana’,” ia menceritakan.

Namun, Presiden tetap bergeming pada pendirian dan keinginannya itu. Ia pun menyaksikan sendiri bagaimana salah satu daerah bagian timur Indonesia itu butuh untuk diperhatikan dan dibangun demi kesejahteraan masyarakatnya.

“Kalau hal seperti ini tidak kita perhatikan, keadilan dan pemerataan tidak kita hadirkan, bagaimana kita berbicara mengenai keindonesiaan kita?” tuturnya.

Maka itu, Presiden bersama dengan jajarannya bertekad untuk terus bergerak cepat membangun Indonesia. Sebab, harus kita akui, dalam beberapa hal, Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

“Oleh sebab itu kita harus lari cepat untuk mengejar ketertinggalan itu,” tukasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Juga hadir Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno,

Reporter: Gumilar
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*