Kadisdik Kota Bekasi Dianggap Tidak Faham Soal Kerja Operator Sekolah

Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh Yahya (dok. KM) Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh Yahya (ist)

BEKASI (KM) – Tudingan bahwa 668 ruang kelas SMP Negeri di Kota Bekasi rusak yang diungkap oleh Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh Yahya dibantah oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Ali Fauzie.

Ali Fauzie menjawab penilaian data yang dikemas oleh riset LSM Sapulidi melalui pesan Whatsapp. “Itu kan data dari Dapodik yang dibuat oleh operator sekolah, sayangnya operator sekolah banyak yang belum mengupdate data baru,” ucapnya, Sabtu (18/11/17) pagi tadi.

“Kalau rusak ringan yang jumlahnya banyak, itu adalah ruang kelas yang masih dapat digunakan,” tambahnya.

Namun Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi yang disapa Bang Imam itu kembali angkat bicara dan mengatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan tidak boleh menyalahkan operator sekolah, “karena operator Dapodik itu mengikuti sistem dan standar, lalu SOP nya harus menggunakan teknologi IT.”

“Ruang yang rusak ringan memang masih dapat dipergunakan sebagai ruang belajar, tapi apabila dibiarkan dan tidak segera diperbaiki, maka tahun depan, besar kemungkinan akan berubah menjadi rusak [berat],” ujarnya.

“Tanya kepada Kepala Dinasnya, apakah dia mengerti arti standar sarana dan prasarana mana yang kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat bahkan rusak total? Kalau tidak mengerti standarnya, lebih baik berhenti saja dari jabatan Kepala Dinas,” cetus Imam.

“Apa mungkin dia malu, karena ruang kelas banyak yang rombeng, maka dari itu dia berani menjawab, dan juga takut dianggap tidak becus dalam menata Pendidikan yang maju serta berkualitas,” tambahnya.

Kembali soal kerja operator sekolah, dia memaparkan bahwa kalau operator tidak update data di Dapodik, “mana bisa cair dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan lain dari pusat? Dapodik wajib update per tiga bulan, agar pencairan dana BOS per triwulan bisa dilaksanakan,” ulasnya.

Kata Imam, seharusnya Kepala Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa penanganan kerusakan ruang kelas ringan diserahkan ke sekolah untuk memperbaikinya, dan sekitar 5 -10 persen Dana BOS boleh memperbaiki sarana prasarana rusak ringan.

“Seperti pengecatan, pagar rusak, atap ambruk sedikit, copot lantai keramik, memperbaiki kursi dan bangku yang sudah rusak. Dan jika rusak sedang, berat, rusak total bisa langsung dilaporkan ke Dinas terkait untuk segera diperbaiki,” pungkasnya.

Reporter: Dhigan/Red
Editor: HJA

1 Comment

  1. Operator Sekolah Se-Kota Bekasi February 14, 2018 at 11:26 pm

    Assalamu’alaikum bang Imam sebelumnya saya ucapkan semoga sehat dan selalu membantu kami dalam menyelesaikan masalah seperti sekarang yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai hilangnya tunjangan operator sebesar 750 rb tahun 2018 dalam draft RKA BOSDA sedangkan tunjangan sarpras masih ada. Kami akan melakukan aksi tapi sebelumnya akan menanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi jika tidak ada hasil maka kami akan melakukan demo secara persuasif sampai tunjangan operator kembali muncul

Leave a comment

Your email address will not be published.


*