Bupati Sorong Selatan Dituding “Menghina” Putusan Pengadilan dalam Sengketa Lahan Marga Anni

SORONG (KM) – Berlarutnya sengketa tanah dengan nomor putusan 28/PGT.G/2011 PN.SRG tanggal 29 Mei 2012 yang telah dimenangkan oleh masyarakat Marga Anni sejak tahun 2012 dan berulang kali didemo setelah PN Sorong Selatan mengeluarkan Anmaning 3 pun Bupati Sorong Selatan tidak juga menjalankan putusan Anmaning tersebut.

Menurut Dina Lara Butarbutar, masyarakat Marga Anni mencari keadilan sudah sampai ke Jakarta dengan menemui DPR RI, Kemendagri serta instansi terkait dan beberapa kali melakukan aksi damai di Jakarta dan di Sorong hingga akhirnya Pemerintah Daerah (Pemda) Sorong Selatan pada Maret 2017 membuat perdamain di Pengadilan Negeri (PN) Sorong dengan berita acara pelaksanaan putusan dengan isinya, Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) telah dibayar kepada atas nama pemilik tanah ulayat Marga Anni tanggal 13 Maret 2017 .

“Tiga miliar rupiah dibayar tunai,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (16/11).

Ia menjelaskan, bahwa sisa pembayaran ganti rugi tanah tersebut sebesar Rp. 39  miliar akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan pada tahun 2017, namun jika anggaran yang tersedia dalam APBD Perubahan tersebut tidak mencukupi maka [Bupati] Sorong Selatan selaku termohon eksekusi akan menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dan dibayarkan lunas,” jelasnya.

“Tetapi lagi-lagi Bupati ingkar dengan kesepakatan tersebut atau setidaknya melakukan penghinaan terhadap apa yang sudah diputuskan oleh termohon eksekusi, pemohon eksekusi, akibatnya masyarakat adat Marga Anni menduduki kantor Bupati Sorong Selatan pada Kamis (16/11), dan masyarakat Marga Anni akan tetap menduduki kantor Bupati tersebut sampai Bupati Sorong Selatan mematuhi isi kesepakatan tersebut,” tegas pengacara sekaligus dosen di salah satu universitas ternama di Kota Bogor, Jawa Barat itu.

Kemarin 17/11, aksi damai yang dilakukan masyarakat suku Anni yang didampingi oleh pengacara dari DJ Law Firm yang dipimpin Dina Lara Butarbutar dan Hiras Lumban Tobing mencapai kesimpulan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sorong Timotius Djemey “akan segera memanggil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dan pihak Muspida yang ikut menandatangani berita acara perdamaian yang dimaksud,” terangnya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat suku Anni Otto Gimnase menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan aksi damai sampai Bupati memenuhi kesepakatannya.

Reporter: Deva
Editor: HJA

1 Trackback / Pingback

  1. Pelayanan Di Kantor Bupati Sorong Selatan Lumpuh Total – KUPAS MERDEKA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*