Aksi Pemerasan Resahkan Kontraktor Proyek Pembangunan di Depok

Gedung Balaikota Depok (KM STOCK)
Gedung Balaikota Depok (KM STOCK)

DEPOK (KM) – Aksi yang dilakukan sekelompok warga yang mengatasnamakan ormas tertentu yang mendatangi para kontraktor untuk meminta uang sebesar 1% dari nilai kontrak dengan dalih sebagai “uang koordinasi”, semakin membuat resah kalangan pelaksana pembangunan di seantero Kota Depok.

Semakin tinggi nilai proyek, akan semakin banyak dan semakin besar pula jumlah uang yang diminta. Hingga membuat kontraktor cenderung tertekan. Kadang pemerasan dilakukan dengan cara mencari-cari kesalahan serta membuat opini yang meresahkan. Hal ini yang dirasakan beberapa kontraktor di Kota Depok Jawa Barat yang melaporkan kepada KM. 

Menurut praktisi hukum Johanis Ubyaan, “Pada dasarnya mereka [para kontraktor]  memaklumi namun jangan sampai melakukan penekanan mematok permintaan sebesar 1%.” 

“Kalau dasar mereka hanya minta CSR (Corporate Social Responsibility) sah-sah saja, hanya saja harus digarisbawahi bahwa kontraktor tak bisa digolongkan pada golongan PT yang memiliki dampak kegiatan usahanya merusak lingkungan,” lanjut Johanis.

“Kontraktor juga membayar pajak (PPH), punya kontribusi buat pemerintah, dan dilindungi Undang-undang tentang Perseroan,” jelas Joe, panggilan akrabnya, saat dihubungi melalui WhatsApp, Sabtu pagi (18/11).

“Pada prinsipnya, musyawarah untuk mufakat. Selama dasar tindakan dan kebijakan itu disetujui bersama, sah-sah saja,” sambungnya. 

Dia menegaskan, pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan itu segala tindakan harus berdasarkan aturan dan Undang-undang.

“Untuk diketahui, tindakan tersebut bisa dikenakan Pasal 368 (pemerasan), jika dilakukan secara bersama-sama Jo. Pasal 55 ( turut serta),” tutupnya.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Komentar Facebook

1 Comment

  1. ribet banget…Laporin aja ke polisi….ga usah ngeluh melulu kontraktornya..seleaaikan

Leave a comment

Your email address will not be published.


*