4000 Kades Se-Indonesia Ikuti Rembuk Bareng, Refleksi 3 Tahun UU Desa

Kades Panggung Harjo, Bantul, Wahyudi, saat dimintai keterangan oleh awak media KM (dok. KM)
Kades Panggung Harjo, Bantul, Wahyudi, saat dimintai keterangan oleh awak media KM (dok. KM)

YOGYAKARTA (KM) – Ribuan kepala desa se-Indonesia mengikuti “Refleksi 3 Tahun UU Desa” yang berlokasi di Desa Panggung Harjo, Bantul, Sabtu 25/11. Aktualisasi Undang-Undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Desa memasuki tahun ketiga menjelang Rembuk Bareng Kepala Desa Nasional pada hari Minggu 26/11 di wilayah Kampung Mataraman, Desa Panggung Harjo.

Ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia berkumpul dan membuat refleksi sekaligus menyusun resolusi agar implementasi UU Desa benar-benar mampu mewujudkan “kedaulatan dan kesejahteraan” kawasan perdesaan di Indonesia.

“Keberadaan UU Desa sangat bermakna bagi kami para warga desa. Implementasi UU Desa yang telah memasuki tahun ketiga harus menjadi titik tolak bagi upaya yang lebih serius untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan bagi warga desa,” ujar Ketua Panitia Refleksi 3 Tahun Impelementasi UU Desa, Wahyudi kepada awak media KupasMerdeka.com di Bantul, Sabtu (25/11).

Wakil Bupati Bantul Abdul Muslih (tengah) hadir di acara Rembuk Desa 2017 (dok. KM)

Wakil Bupati Bantul Abdul Muslih (tengah) hadir di acara Rembuk Desa 2017 (dok. KM)

Dirinya menjelaskan lebih lanjut bahwa UU Desa telah memberikan kesempatan bagi desa untuk lebih berdaya dengan adanya pengakuan terhadap eksistensi desa dan kewajiban negara untuk mengalokasikan dana desa. Menurutnya, hal tersebut salah satunya diimplementasikan dengan pengalokasian dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Hal ini patut disyukuri karena alokasi dana desa telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan berbagai program pembangunan secara mandiri,” kata pria yang menjabat sebagai kepala Desa Panggung Harjo saat ini.

Implementasi tiga tahun UU Desa tidak sepenuhnya mulus, ada berbagai kendala dan tantangan mulai dari adanya isu penyelewengan dana desa, isu ketidakmampuan aparatur desa, hingga belum munculnya dampak ekonomi atas dana triliunan yang dikucurkan ke desa.

“Kendala-kendala itu memunculkan isu negatif jika alokasi dana desa sia-sia, padahal itu tidaklah sepenuhnya benar. Refleksi tiga tahun UU Desa di Bantul ini salah satunya sebagai upaya untuk menunjukkan banyak keberhasilan dan pencapaian positif bagi impelentasi UU Desa termasuk alokasi dana desa,” tegasnya.

Pada kesempatan terpisah pula Wahyudi mengungkapkan saat di temui di areal lokasi pembukaan acara, “Desa mempunyai tiga komoditas strategis yang mampu mempengaruhi dinamika nasional maupun global. Tiga komoditas tersebut adalah air bersih, udara bersih, dan pangan sehat. Pengembangan desa ke depan harus berbasis tiga komoditas strategis tersebut sehingga keberadaan desa benar-benar menjadi jantung kehidupan nasional… Dengan UU Desa kami mempunyai kewenangan untuk mengelola tiga komoditas tersebut agar berkontribusi bagi kehidupan warga desa khususnya dan warga Indonesia pada umumnya,” katanya.

Acara Rembuk Kepala Desa Nasional akan digelar 26-27 November 2017, diikuti oleh sekitar 4.000 kepala desa yang terdiri dari 1.000 perwakilan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia dan 3.000 perwakilan kepala desa dari wilayah Jawa Tengah dan DIY. Rencananya, acara ini akan dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X. Kegiatan ini juga akan diisi dengan diskusi dan sharing session yang menghadrikan beberapa narasumber seperti Pakar Ekonomi Kreatif Prof Renald Kasali, Pakar Ekonomi Dr Avilliani Malik, Pakar Sosiologi Pedesaan Dr Ivanovich Agusta, dan tokoh muda kreatif Fiki Satari.

Reporter: Gie/Arkan

Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*