Yusril dan Refly Harun Sarankan Agar DPR Tolak Perppu Ormas

JAKARTA (KM) – Komisi II DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Refly Harun terkait Perppu Ormas kemarin, 18/10. 
Dalam RDP tersebut Refly menandaskan, “saya termasuk yang menyarankan Perppu ini ditolak saja, atau tidak disetujui oleh DPR, tetapi bukan saya tidak a priori, tapi saya menginginkan jalan yang jauh lebih demokratis,” ungkapnya.

Lebuh jauh Refly menandaskan, “Kita harus membedakan, ada dua kepentingan di sini, kepentingan yang pertama, adalah bagaimana menjaga Negara Pancasila ini, katakanlah dari organisasi, dari orang-orang yang tidak sepaham dengan ideologi negara.” 

“Tapi di sisi lain kita harus tetap menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hukum, termasuk kalau di bidang politik, harus check and balance, antar cabang kekuasan, termasuk cabang pengadilan dengan pemerintah misalnya.”

Namun menurut Refly, penolakan terhadap Perppu terserbut sebaiknya disusul oleh penyusunan RUU perubahan terhadap UU Ormas. 

“Oleh karena itu saya mengatakan, setelah ditolak, kemudian diinisiasi saja membuat RUU tentang perubahan UU Ormas ini,” sambungnya.

“Yang bisa dibuat di sana salah satunya adalah mengenai pembubaaran Ormas,” lanjut Refly.

“Prosedurnya yang paling penting, dan dibagi dua, ada prosedur normal, ada prosedur luar biasa. Prosedur normal itu ya melalui proses pengadilan, kalau UU No 17 tahun 2013 ini dianggap terlalu lama, saya hitung lebih dari 1,5 tahun, maka bisa dipersingkat waktunya.”

“Ya mungkin kurang dari satu tahun atau kurang dari 6 bulan itu persoalan [kebijakan] politik di DPR. Tetapi kalau negara dalam keadaan darurat dan harus segera dinyatakan, maka kemudian UU Ormas ini bisa mengatur, mencabut atau membubarkan Ormas tanpa proses pengadilan, tetapi setelah negara kemudian dinyatakan normal kembali, Organisasi bersangkutan bisa melakukan gugatan ke pengadilan TUN,” pungkas pakar Tata Negara itu.

Refly menambahkan, apabila organisasi masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, maka bukan organisasinya yang dibubarkan, tapi pelakunya yang seharusnya ditindak. 

“Menurut saya ya pengurusnya itu langsung diproses, katakanlah misalnya organisasinya ini tiba-tiba pengurus-pengurusnya ini melakukan makar dan lain sebagainya misalnya, ya ambil dulu pengurusnya, jadi menurut saya tidak akan ada kekosongan hukum.”

“Organisasi apa pun, tidak akan jadi radikal, kalau tidak dari pengurusnya,” tambahnya. 

“Kemudian pengurusnya yang harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu, setelah itu barulah dilihat, apakah organisasinya memang punya azas yang tidak sesuai dengan ideologi negara,” pungkasnya.

Ia menegaskan, pengecualian dapat diterapkan apabila negara berada dalam kondisi darurat. 

“Misalnya kita diserang oleh negara lain, ada organisasi yang bekerjasama dengan negara itu, maka tanpa proses pengadilan negara bisa melakukan itu [membubarkan],” katanya.  

Sementara itu, hal senada disampaikan Prof. Yusril Ihza Mahendra. Bahkan ia menganggap Perppu ini akan berbahaya karena akan dimanfaatkan oleh rezim selanjutnya.

“Rezim mana saja bisa memanfaatkan Perppu ini, saya menyarankan Perppu ini ditolak aja, karena pada intinya bisa memberangus hal-hal demokrasi, dan bisa membuat pemerintah jadi diktator,” ujarnya. 

Yusril meyakini, pada prinsipnya Parpol hanya bisa dibubarkan lewat MK
dan ormas lewat pengadilan.

“Kan sekarang kewenangan pengadilan terhadap ormas tidak ada, jadi yang menilai kan hukum dan HAM, orang membuat tindak pidana apa saja bisa dituntut saja, sebenarnya ini tinggal penafsirannya saja,” sambungnya.

“Jadi menurt saya segala sesuatu tidak boleh ada yang membebani rakyat, membebani Negara, nah itu juga bertentangan dengan Pancasila, jadi ya sesuaikan dengan Pancasila saja,” ucap Yusril.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*