Perusahaan Bangun Pabrik Minyak Sawit di Zona Merah Kehutanan, Masyarakat Minta Pemerintah Bertindak Adil

Ketua LAMR Rokan Hulu-Riau, H Zulyadanai

ROKAN HULU, RIAU (KM) – PT. Duta Palas Perkasa (DPP) membangun pabrik minyak Kelapa Sawit di Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tanpa dilengkapi dokumen resmi dari instansi pemerintah yang berkompeten terkait itu.

Pihak PT. DPP diduga melanggar SK Menhut RI NO: 173/kpts 11/1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Provinsi Dati I Riau serta Pasal 94 ayat (1) hurup (c) jo pasal 19 huruf (d) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kawasan hutan dalam area zona merah yang terletak di Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rohul itu dinyatakan masuk kawasan hutan dalam garis zona merah berdasarkan Peta perubahan SK Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 673/Menhut-II/2014 dan peta kawasan hutan Provinsi Riau berdasarkan SK Mentri kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014.

Berdasarkan hal tersebut, bangunan yang didirikan oleh PT. DPP termasuk dalam area zona merah yang tidak boleh dijadikan kawasan industri.

Selanjutnya, Kepala Desa Sei Kumango Ali Husin saat dihubungi awak media melalui handphone mengatakan bahwa pihak perusahaan sedang mengusulkan pelepasan hutan dari kementerian terkait. 

Namun dia mengaku pihak perusahaan sudah memulai mendirikan bangunan di diatas kawasan hutan itu sejak tahun 2015 silam.

“Namun kita juga heran kok bisa bangunan pabrik berdiri diatas lahan kawasan hutan yang notabenenya masih dalam pengusulan pelepasan kawasan tersebut,” sambung salah seorang tokoh Masyarakat Mondang Kumango Alimin Sgr.

Tambanya lagi, sudah jelas tidak memiliki sertfikat dan IMB, “tapi kok bisa ya? ” katanya. 

Ia juga berharap, jika memang pemerintah bisa mengeluarkan pelepasan kawasan tersebut di wilayah desa Sei Kumango ini.

“Kami segenap masyarakat berharap kepada pemerintah supaya semua zona merah dilepaskan agar masyarakat juga bisa memiliki lahan tersebut,” harapnya.

Kemudian, harapan dari Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Rohul H Zulyadaini, jangan orang “asing atau aseng” berbuat semena-mena di Negeri suluk berpusaka nan hijau ini.

“Bila memang salah, tindak tegas, jangan pilih dan dipilah,” ungkapnya saat dujumpai awak media Kamis (12/10) di Kantor LAMR Rohul.

Ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran hal tersebut. Bila memang benar mereka tidak memiliki dokumen yang sah, akan di usulkan ke bupati supaya ditindak sebagaimana mestinya,” tegasnya. 

Reporter: R. Lubis/D.rambe/ris/red
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*