Pansus Angket: KPK Tidak Punya Kewenangan Hibahkan Rumah Sitaan dari Djoko Susilo kepada Pemkot Surakarta

Politisi PDIP dan Anggota Komisi III DPR, Eddy Kusuma Wijaya (dok. KM)
Politisi PDIP dan Anggota Komisi III DPR, Eddy Kusuma Wijaya (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya mengungkapkan bahwa secara hukum, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghibahkan barang rampasan negara dari mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol (Purn) Djoko Susilo kepada Pemerintah Kota Surakarta.
Menurutnya, kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan dari Kejaksaan. “Apabila merujuk pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang telah secara tegas dan jelas mengatur sebagai berikut: Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa,” jelas politisi PDIP itu.

“Memang benar bahwa KPK di dalam praktiknya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penuntutan, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam UU KPK yang juga merupakan lex specialis dalam ketentuan pidana di Indonesia, akan tetapi dalam keseluruhan aturan yang terdapat pada UU KPK yang memiliki sifat Lex Specialis tersebut tidak ada satu pun pasal atau aturan yang mengatur bahwa KPK berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Eddy.

Lebih jauh Eddy menambahkan, “Ketika UU KPK tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan inkracht maka kewenangan eksekusi tetap dilakukan oleh jaksa pada Kejaksaan.”

Adapun adanya Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi yang menjadi dasar hukum bagi KPK untuk melakukan eksekusi terhadap sejumlah barang rampasan Negara dan barang gratifikasi menurutnya harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, “sebab keberadaan PMK tersebut nyata-nyata bertentangan dengan KUHAP dan UU KPK yang tentu saja dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki derajat lebih tinggi daripada PMK.”

“Seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” ujar Eddy, Rabu 18/10 kepada awak media.

“Ketika suatu Peraturan Menteri memiliki materi atau muatan yang bertentangan dengan UU, dalam hal ini  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi nyata-nyata telah bertentangan dengan KUHAP dan UU KPK, maka PMK tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum,” terangnya.

“Maka dengan demikian oleh karena dasar hukum KPK untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan inkracht hanya berdasarkan Peraturan Menteri yang bertentangan dengan UU baik itu KUHAP maupun UU KPK, maka secara hukum KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghibahkan barang rampasan negara dari mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol (Purn) Djoko Susilo kepada Pemerintah Kota Surakarta,” sambungnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*