Pansus Angket: “KPK Jangan Sok Hebat Sendiri!”

Anggota Komisi III DPR, Eddy Kusuma Wijaya (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Pernyataan Wakil ketua KPK Laode Syarif yang mengatakan bahwa KPK kuat dengan Political Will (kemauan politik) mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Eddy Kusuma Wijaya. Menurutnya, KPK sebagai lembaga negara yang tugasnya sebagai trigger mechanism terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu, KPK tidak sepatutnya bekerja sendiri atau bertindak sendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Eddy meyakini bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat “masif, terstruktur dan sistematis.”

“Oleh karena itu dalam pemberantasan nya pun perlu cara-cara yang sistematis, terstruktur dan komprehensif dalam pemberantasan korupsi. KPK jangan sok hebat sendiri, jangan sok jago sendiri,” ujarnya.

“KPK tidak mungkin bisa menanggulangi korupsi sendiri tanpa koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya,” ujar Eddy saat ditemui KM di Jakarta, Senin 9/10.

Eddy menilai, saat ini KPK sudah “sangat lemah” dalam dukungan politis dan hanya didukung oleh LSM dengan pola “pencitraan murahan”.

“Oleh karena itu KPK perlu introspeksi dan membuka diri untuk dikoreksi guna perbaikan sistem dan kinerja pemberantasan korupsi ke depan,” sambungnya.

Politisi PDIP itu menjelaskan, dalam kinerjanya KPK harus memahami hukum dalam proses penegakan hukum, harus sesuai koridor hukum yang berlaku serta menghormati HAM.

“KPK perlu kita kuatkan dengan mendorong KPK agar bisa bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait lainnya,” katanya.

“KPK sebagai trigger mechanism perlu koordinasi dan mensupervisi Polri dan Kejagung, serta dalam sistem operasional penegakan hukum perlu dukungan Polri, Jaksa Agung, BPK dalam mengaudit kerugian negara, serta PPATK dalam menganalisis transaksi keuangan untuk TPPU, LPSK untuk mengamankan saksi dan korban, perlu kerjasama dengan Menkumkam untuk mengamankan barang-barang sitaan, perlu kerjasama dengan imigrasi guna pencekalan tersangka, dan perlu kerjasama dengan pengadilan untuk izin penyadapan dan penyitaan, dan yang lebih penting lagi, ada dukungan secara politis oleh DPR dan pemerintah dalam hal penguatan melalui UU. Kalau hal ini sudah terhimpun dengan baik menjadi suatu kekuatan dalam hal pemberantasan korupsi maka KPK akan sangat kuat,” paparnya.

Menurutnya, hal tersebut dibutuhkan agar KPK tidak bisa dilemahkan oleh kekuatan manapun dalam pemberantasan korupsi, dan mampu memberantas kasus mega korupsi, dan setiap permasalahan agar dibicarakan oleh KPK dengan pemerintah dan DPR. “Kita buat sejarah dalam hal membangun bangsa dan negara kita ini, tentunya dengan cara yang beradab dan demokratis guna untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Eddy.

Pensiunan jenderal polisi itu juga “sangat menyayangkan” bagaimana KPK terkesan sangat lemah dalam menangani kasus besar dan tebang pilih. “Hanya membongkar kasus recehan, yang dikenal OTT, dan akan jadi cemoohan orang. Terkesan ada yang memainkan secara politis untuk kepentingan kelompok tertentu. Seharusnya KPK secara politis harus membantu Presiden sebagai Kepala Negara dalam rangka penegakan hukum, dan keutuhan bangsa,” sambungnya.

Lebih jauh lanjut, Eddy mengatakan bahwa hasil temuan Pansus masih banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oknum KPK, baik dari segi kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia dan dari aspek penggunaan APBN. “Sedangkan kita tetap mengharapkan KPK kuat,” ucap Wakil Ketua Pansus Angket itu.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*